Fadli Zon Jawab Kritik PDIP soal Proyek Penulisan Sejarah Baru
JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menanggapi kritik yang muncul terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut sangat diperlukan karena sejarah Indonesia yang tersedia saat ini belum mencakup era pemerintahan setelah Presiden ketiga B.J. Habibie.
“Terakhir sejarah kita itu ditulis tentang era Pak Habibie,” ujar Fadli dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang disiarkan secara daring melalui TV Parlemen, Kamis (3/7/2025).
Fadli Zon menyebutkan bahwa periode pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Presiden ketujuh dan kedelapan Joko Widodo (Jokowi) belum terdokumentasi secara komprehensif dalam buku sejarah resmi negara.
Menurut Fadli, penulisan sejarah tersebut akan dilakukan oleh Direktorat Sejarah yang kini kembali aktif di bawah Kementerian Kebudayaan.
Ia menilai dokumentasi sejarah yang mutakhir sangat penting untuk diwariskan kepada generasi muda di era digital yang serba cepat.
“Menurut saya ini (penulisan sejarah) penting untuk kita angkat dan didiskusikan. Sangat terbuka untuk didiskusikan karena kalau tidak, kita akan kehilangan jati diri bangsa,” tegasnya.
Fadli menambahkan, penulisan ulang sejarah tidak akan secara eksklusif berfokus pada peristiwa kerusuhan Mei 1998, yang kerap menjadi sorotan publik dan isu sensitif dalam diskursus sejarah nasional.
Ia menyatakan bahwa peristiwa tersebut hanya akan ditampilkan secara ringkas sebagai salah satu bagian dari rentetan sejarah.
“Memang buku sejarah ini tidak membahas Mei 1998 secara utuh, itu hanya satu snapshot,” ujar Fadli.
Rencana penulisan ulang sejarah yang digagas Menbud Fadli Zon sebelumnya menuai kritik dari anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends dari Fraksi PDI Perjuangan.
Mercy menilai proyek tersebut rawan menimbulkan polemik baru, terutama bagi para korban tragedi masa lalu yang masih memperjuangkan keadilan.
Ia meminta agar penulisan ulang sejarah ditunda atau dihentikan sementara hingga ada jaminan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat objektif dan tidak menimbulkan luka baru bagi publik.
Menanggapi hal tersebut, Fadli menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah akan melibatkan diskusi terbuka dan mengedepankan pendekatan akademik yang jujur dan berimbang.
“Sejarah bukan tentang emosi, tapi tentang kejujuran,” ucap Fadli dalam pernyataan terpisah.
Fadli memastikan bahwa berbagai temuan baru yang relevan, baik dari sumber primer maupun hasil riset akademis, akan dimasukkan dalam penulisan ulang sejarah tersebut.
Ia berharap inisiatif ini dapat memperkaya pengetahuan sejarah nasional dan membentuk kesadaran sejarah generasi masa kini dan mendatang. []
Nur Quratul Nabila A
