Gaza Memanas, Israel Syaratkan Pelucutan Hamas

TEL AVIV – Pemerintah Israel menegaskan komitmennya untuk tidak menarik pasukan dari Jalur Gaza sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti dari persenjataan dan infrastruktur militernya. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, di tengah bergulirnya fase kedua gencatan senjata yang sedang berlangsung.

Pernyataan tersebut muncul ketika implementasi tahap lanjutan gencatan senjata mulai dijalankan. Fase kedua ini mencakup kewajiban pelucutan senjata Hamas serta penarikan bertahap pasukan Israel dari sejumlah titik di Gaza. Namun, Israel menegaskan bahwa penarikan itu tidak akan dilakukan sebelum tuntutan utama terkait perlucutan senjata dipenuhi.

“Kami tidak akan pernah membiarkan Hamas tetap ada, baik dengan senjata maupun terowongan. Slogannya sederhana: hingga terowongan terakhir,” kata Katz dalam konferensi yang digelar surat kabar Yedioth Ahronoth.

“Kami tidak akan bergeser dari Garis Kuning satu milimeter pun sampai Hamas dilucuti, dari senjatanya, dari terowongan, dan dari hal-hal lainnya,” tegasnya.

Istilah “Garis Kuning” merujuk pada batas posisi pasukan Israel di wilayah timur Jalur Gaza saat fase pertama gencatan senjata diberlakukan. Berdasarkan kesepakatan tahap kedua, pasukan Israel semestinya melakukan penarikan lanjutan dari garis tersebut. Namun, pemerintah Israel menilai pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat mutlak sebelum langkah itu direalisasikan.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Israel, Yossi Fuchs, sebelumnya menyatakan pemerintah akan memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Hamas untuk melaksanakan perlucutan senjata. Ia juga mengingatkan bahwa operasi militer dapat kembali dilanjutkan apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 memang berhasil meredam sebagian besar pertempuran terbuka. Meski demikian, ketegangan masih kerap terjadi di lapangan. Pada fase kedua ini, selain pelucutan senjata dan penarikan pasukan, agenda yang direncanakan mencakup rekonstruksi Gaza, peningkatan bantuan kemanusiaan, serta pembentukan komite administratif untuk mengelola wilayah tersebut.

Di luar isu penarikan pasukan, Katz juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian pertahanan Israel. Ia mendorong perluasan produksi senjata dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada pasokan global, terutama di tengah meningkatnya persaingan internasional dalam pengadaan amunisi.

Meski memuji Amerika Serikat sebagai sekutu strategis, Katz mengakui adanya sejumlah perbedaan pandangan yang sempat muncul selama konflik berlangsung. Ia menyebut dukungan Washington tetap krusial dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai “konflik multi-front”.

Lebih lanjut, Katz mengumumkan rencana inisiatif jangka panjang bertajuk “Perisai Israel”. Program tersebut dirancang untuk memperkuat sistem pertahanan nasional dengan tambahan anggaran sebesar 350 miliar Shekel dalam sepuluh tahun ke depan. Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan dan kekuatan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.

“Tidak ada keamanan tanpa ekonomi, dan tidak ada ekonomi tanpa keamanan,” cetusnya.

Dengan posisi yang tetap keras terhadap Hamas, Israel mengisyaratkan bahwa masa depan gencatan senjata sangat bergantung pada implementasi pelucutan senjata di lapangan. Ketegangan politik dan militer pun masih membayangi proses transisi menuju stabilitas yang lebih permanen di Jalur Gaza. []

Siti Sholehah.