Gedung Putih Soroti Politik Lokal Usai Kerusuhan Minneapolis

JAKARTA — Kerusuhan yang terjadi di Minneapolis, Amerika Serikat, kembali membuka perdebatan panjang mengenai penegakan hukum imigrasi dan dinamika politik antara pemerintah federal dan otoritas daerah. Insiden ini dipicu oleh penembakan dua warga sipil oleh petugas imigrasi, yang berujung pada gelombang protes dan kericuhan di sejumlah titik kota.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan terjadinya korban jiwa dalam insiden tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, yang menyampaikan pernyataan resmi kepada media.

“Tidak seorang pun di Gedung Putih, termasuk Presiden Trump, ingin melihat orang terluka atau terbunuh di jalanan Amerika,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt dilansir AFP, Selasa (27/01/2026).

Penembakan terjadi pada Sabtu (24/01/2026), ketika petugas imigrasi menembak seorang warga bernama Alex Pretti hingga tewas. Pemerintah federal menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menekankan empati terhadap orang tua korban.

“Kami berduka untuk orang tuanya. Sebagai seorang ibu, tentu saja, saya tidak dapat membayangkan kehilangan nyawa,” katanya.

Namun, di tengah ungkapan duka tersebut, Gedung Putih justru menilai bahwa eskalasi kerusuhan tidak semata-mata dipicu oleh insiden penembakan. Pemerintah Trump menuding sikap dan kebijakan politik Partai Demokrat di Minnesota sebagai faktor yang memperkeruh situasi di lapangan.

“Tragedi ini terjadi sebagai akibat dari perlawanan yang disengaja dan bermusuhan oleh para pemimpin Demokrat di Minnesota,” kata Leavitt.

Menurut Gedung Putih, penolakan sejumlah pejabat daerah terhadap operasi penegakan imigrasi federal telah menciptakan ketegangan berkepanjangan antara aparat dan masyarakat. Leavitt secara khusus menyebut Gubernur Minnesota Tim Walz dan Wali Kota Minneapolis Jacob Frey, yang diketahui berasal dari Partai Demokrat, sebagai pihak yang dinilai turut berkontribusi dalam membentuk opini negatif terhadap aparat federal.

Pemerintah federal menilai bahwa pernyataan dan kebijakan para pemimpin daerah tersebut telah memicu kesalahpahaman publik mengenai tugas petugas imigrasi, khususnya dalam upaya menertibkan imigran ilegal. Narasi yang berkembang di masyarakat, menurut Gedung Putih, membuat aparat federal menjadi sasaran kemarahan publik pasca-insiden penembakan.

Di sisi lain, kerusuhan yang pecah setelah insiden tersebut mencerminkan meningkatnya ketegangan sosial di Amerika Serikat terkait isu imigrasi dan penggunaan kekuatan oleh aparat. Aksi protes yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh, dengan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan dan aparat keamanan dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Hingga kini, penyelidikan atas penembakan yang menewaskan Alex Pretti masih terus berjalan. Pemerintah federal menyatakan akan bersikap terbuka terhadap proses hukum yang berlangsung, sembari menegaskan komitmen mereka dalam menjaga keamanan nasional.

Kasus ini kembali menyoroti jurang perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu imigrasi. Di tengah situasi politik yang kian terpolarisasi, insiden Minneapolis menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan, persepsi publik, dan tindakan aparat dapat berkelindan dan berujung pada konflik terbuka di ruang publik. []

Siti Sholehah.