Gelombang Protes Kenaikan PPN 12%, Gen Z dan K-popers Turun ke Jalan di Jakarta
JAKARTA – Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi menolak ketentuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai Januari 2025.
Aksi tersebut diadakan di seberang Istana Merdeka, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis sore (19/12/2024).
Mayoritas peserta aksi berasal dari masyarakat usia muda atau kelompok Generasi Z lintas profesi.
Beberapa di antara mereka berprofesi sebagai karyawan agensi hingga para pekerja lepas. Kelompok massa aksi juga berasal dari mahasiswa, pencinta anime Jepang (Wibu), hingga penggemar Kpop atau budaya Korea (K-popers).
Massa terlihat membawa poster bertuliskan ‘Kalo PPN naik, berarti harga barang bakal naik, otomatis pengeluaran ikut naik, gaji jadi nggak cukup lagi’, ‘Ketua Serikat Gen Z tolak kenaikan PPN 12 persen’, dan tulisan bernada protes lainnya.
Massa yang hadir dalam kegiatan ini mengaku mendapat informasi dari media sosial maupun ajak petisi tolak kenaikan PPN yang dipelopori oleh akun ‘Bareng Warga’ melalui platform change.org.
Hingga Kamis pukul 16.10 WIB, petisi itu sudah mendapat dukungan sebanyak 130 ribu lebih tanda tangan digital. Petisi itu juga menjabarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 menyebutkan angka tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91 juta orang.
Kemudian, dari 144,64 juta orang yang bekerja, sebanyak 57,94 persen adalah pekerja sektor informal atau jumlahnya setara 83,83 juta orang. Kelompok ini bakal sangat menderita dengan kenaikan PPN 12 persen.
Urusan pendapatan atau upah pekerja juga bermasalah. Masih berdasarkan data BPS per Agustus 2020, rata-rata upah pekerja semakin mepet. Jangankan menabung, untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, agak kedodoran. Upah sempat naik pada 2022, namun kembali menurun pada 2023. Tahun ini, naik tapi tipis yakni hanya Rp154 ribu.
“Saya tidak setuju kenaikan PPN 12 persen, 11 persen aja sudah mencekik apalagi 12 persen, makin diperas intinya itu,” kata salah satu massa aksi bernama Ikrar (25 tahun).
Menurutnya, berapapun kenaikannnya akan tetap memberatkan masyarakat karena berpengaruh terhadap kenaikan harga.
“Harga pasti naik meskipun hanya satu persen. Pasti akan berpengaruh dengan adanya PPN 12 persen yang cekik. Harapannya dicabut 12 persen, kalau bisa tetap 11 persen atau syukur-syukur turun jadi 10 persen,” ujarnya.
Perwakilan paguyuban ‘Bareng Warga’, Risyad Azhari menganggap langkah pemerintah menaikkan PPN tahun depan cenderung dipaksakan. Dia berharap pemerintah dapat membatalkan kenaikan PPN tahun depan.
“Kenaikan PPN tidak revelan jika dilihat dari kondisi ekonomi warga saat ini. Kita tahu bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia menurun. Rontok,” katanya.
Berkaca pada 2022, misalnya, ketika PPN dikerek dari 10 menjadi 11 persen, dampaknya luar biasa memberatkan rakyat. Tak perlu menunggu lama, harga barang naik tak terkendali di tengah lesunya daya beli masyarakat.
Alhasil, pertumbuhan ekonomi yang masih mengandalkan konsumsi ikut anjlok.
Anggota Komunitas Low Spender WOS, Mirai juga mengeluhkan kenaikan PPN 12% tahun depan.
Perempuan 29 tahun ini mengatakan dirinya memeroleh gaji Rp10 juta per bulan dari profesinya sebagai karyawan agensi. Namun, menurutnya, dengan upah tersebut pendapatannya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Hal ini karena Mirai merupakan individu generasi sandwich yang bertanggung jawab untuk merawat dua generasi sekaligus, yakni orang tua mereka dan keluarga intinya. Dia mengaku rela mengajukan cuti untuk ikut dalam aksi ini.
“Saya tahu info aksi dari Twitter. Saya ajukan cuti untuk aksi, menyuarakan keluhan,” ujar Mirai. []
Nur Quratul Nabila A
