Gereja Bawah Tanah di China Hadapi Gelombang Penindasan

JAKARTA – Tekanan terhadap komunitas Kristen di China kembali mencuat ke permukaan setelah sebuah gereja Protestan terkemuka melaporkan penangkapan sejumlah pemimpinnya oleh aparat keamanan. Peristiwa ini dinilai sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Partai Komunis China untuk memperketat kontrol ideologis terhadap aktivitas keagamaan yang tidak berada di bawah pengawasan negara.

Gereja Hujan Awal (Early Rain Covenant Church/ERCC) menyampaikan bahwa sebanyak sembilan orang pemimpin dan anggota gereja ditahan pada Selasa (06/01/2026) setelah polisi menggeledah rumah mereka serta kantor gereja di Chengdu, wilayah China bagian tengah. Dari jumlah tersebut, lima orang dilaporkan telah dibebaskan sehari kemudian, sementara sisanya masih ditahan hingga kini.

Peristiwa di Chengdu bukan satu-satunya kejadian yang memicu kekhawatiran kelompok pemantau kebebasan beragama. Di Wenzhou, Provinsi Zhejiang, yang berjarak lebih dari 1.500 kilometer dari Chengdu, aparat China merobohkan gedung Gereja Yayang. Aksi pembongkaran tersebut terekam dalam video yang diperoleh ChinaAid, sebuah organisasi nirlaba yang secara rutin memantau pelanggaran kebebasan beragama di China.

Hingga saat ini, pemerintah China belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan di Chengdu maupun pembongkaran gereja di Wenzhou. BBC melaporkan telah menghubungi Kedutaan Besar China di Inggris untuk meminta tanggapan, namun belum ada pernyataan yang disampaikan pihak berwenang.

Berdasarkan data resmi pemerintah China, jumlah umat Kristen di negara tersebut mencapai sekitar 44 juta orang pada 2018. Namun, angka ini dinilai belum mencerminkan keseluruhan populasi Kristen, mengingat banyak jemaat yang beribadah di gereja-gereja bawah tanah yang tidak terdaftar secara resmi.

Selama bertahun-tahun, Partai Komunis China mendorong umat Kristen agar hanya beribadah di gereja dan di bawah kepemimpinan pendeta yang disetujui negara. Meski demikian, kelompok-kelompok Kristen menilai tekanan tersebut kini meningkat secara signifikan, terutama terhadap gereja independen yang menolak tunduk pada kebijakan pemerintah.

Sejumlah pemimpin gereja di China mengungkapkan kepada BBC bahwa aparat kini lebih cepat melakukan penangkapan terhadap pemimpin gereja yang tidak berizin. Jika sebelumnya sanksi dilakukan secara bertahap melalui peringatan dan denda, kini penahanan langsung kerap dilakukan tanpa proses panjang.

Kondisi tersebut sebelumnya telah diantisipasi oleh Li Yingqiang, pemimpin Gereja Hujan Awal. Dalam suratnya kepada jemaat pada November 2025, ia menulis, “Saya sangat berharap agar tidak ada lagi keluarga kita yang harus mengalami badai semacam itu.” Ia juga menambahkan, “Namun sebagai penatua yang ditunjuk oleh Tuhan untuk berdiri di antara kalian… tugas saya adalah mengingatkan kalian semua untuk bersiap-siap sebelum badai itu kembali.”

Li dan istrinya, Zhang Xinyue, termasuk di antara empat orang yang masih ditahan. Pihak gereja menyebut penangkapan ini sebagai sebuah “operasi terkoordinasi”, meski hingga kini dasar hukum penangkapan serta status para tahanan belum dijelaskan secara resmi. Gereja juga mengaku kehilangan kontak dengan dua anggota lainnya.

“Situasi ini masih berlangsung, dengan rincian spesifik yang belum sepenuhnya dikonfirmasi,” kata Gereja Hujan Awal (ERCC) dalam pernyataan kepada anggota dan pendukungnya. Gereja tersebut juga menyerukan doa bagi keselamatan para anggotanya dan keteguhan iman mereka.

Di Wenzhou, aparat setempat dilaporkan mengerahkan alat berat seperti buldoser dan derek untuk merobohkan sebagian bangunan Gereja Yayang. ChinaAid mengklaim ratusan polisi bersenjata dikerahkan untuk berjaga di sekitar lokasi. Warga sekitar diminta meninggalkan area, sementara aktivitas dokumentasi dilarang.

Bob Fu, pendiri ChinaAid, menilai langkah ini sebagai sinyal kuat dari pemerintah pusat. “Mobilisasi besar-besaran terhadap dua jaringan gereja independen utama menunjukkan, pemerintah pusat bertekad memberantas gereja-gereja Kristen sepenuhnya, kecuali gereja tersebut sepenuhnya diindoktrinasi ke dalam ideologi partai,” kata Bob Fu.

Tekanan terhadap komunitas Kristen di China telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, pemerintah mendorong kebijakan “Sinofikasi agama” sejak 2015, yang mewajibkan praktik dan ajaran agama selaras dengan nilai serta ideologi negara.

“Pemerintah Xi Jinping telah memperketat kontrol ideologis, dan meningkatkan ketidaktoleransinya terhadap loyalitas di luar Partai Komunis China,” kata Yalkun Uluyol, peneliti China di Human Rights Watch. Ia menambahkan, “Pemerintah dan pemimpin agama di seluruh dunia yang peduli, harus mendesak pemerintah China membebaskan pemeluk agama yang ditahan, dan menghormati kebebasan beragama di China.” []

Siti Sholehah.