Golkar Tekankan Pemerataan Pembangunan, dari Infrastruktur hingga Ketahanan Pangan

ADVERTORIAL – Persoalan infrastruktur dasar, keterbatasan layanan publik, serta dukungan terhadap sektor ekonomi kerakyatan kembali menjadi sorotan utama dalam laporan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Golkar, H. Apansyah. Laporan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (04/08/2025). Apansyah menegaskan bahwa infrastruktur masih menjadi prioritas utama keluhan warga di berbagai daerah. Mulai dari kondisi jalan desa, jembatan penghubung, hingga sistem drainase yang belum memadai. Bahkan, di sejumlah kawasan, masyarakat masih menunggu penyelesaian pembangunan dermaga umum sebagai jalur vital mobilitas dan distribusi logistik.

“Infrastruktur tetap menjadi prioritas keluhan warga, mulai dari jalan desa, jembatan, drainase, hingga akses jalan utama yang kondisinya masih memprihatinkan. Bahkan, beberapa desa masih menunggu penyelesaian pembangunan dermaga umum,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti masalah kelistrikan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Tidak sedikit desa yang hingga kini belum tersentuh aliran listrik, bahkan penerangan jalan umum pun masih minim di banyak titik. “Mirisnya, hingga kini masih ada desa yang belum menikmati aliran listrik sama sekali,” tambah Apansyah.

Ketersediaan air bersih juga mencuat sebagai persoalan mendesak. Menurut Apansyah, kualitas air di sejumlah wilayah masih jauh dari standar layak konsumsi. Kondisi ini menuntut intervensi segera agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terus terabaikan.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat mempertanyakan kejelasan program GratisPol, yang sejak awal digadang sebagai langkah strategis meningkatkan akses pendidikan. Apansyah mendesak pemerintah provinsi segera memberikan kepastian terkait jadwal serta mekanisme pelaksanaan program tersebut. “Jangan sampai program yang baik ini hanya sebatas wacana di masyarakat,” tegasnya.

Dari sisi ekonomi, masyarakat menaruh harapan pada penguatan UMKM. Dukungan permodalan, pelatihan kewirausahaan, hingga peningkatan keterampilan generasi muda dianggap penting agar mampu bersaing dalam ekosistem usaha yang semakin kompetitif.

Tak ketinggalan, isu ketahanan pangan turut diangkat. Produktivitas padi Kaltim pada 2024 hanya mencapai 3,9 ton per hektare, angka yang dinilai masih rendah. Karena itu, masyarakat mendesak adanya langkah konkret berupa percepatan pencetakan sawah baru, pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani, optimalisasi irigasi, serta penyediaan alat pertanian modern. “Sektor peternakan juga tidak boleh dilupakan, terutama program penggemukan sapi dan penyediaan pakan yang saat ini masih terbatas. Sementara di bidang perkebunan, komoditas seperti sawit, karet, kelapa, dan bakau masih mendominasi,” jelasnya.

Menutup laporannya, Apansyah menekankan agar seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menyentuh semua lini agar hasilnya nyata dirasakan masyarakat.

“Pembangunan di Kaltim jangan hanya terpusat, melainkan harus berimbang dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum