Gratispol Diperluas, Mahasiswa Swasta Segera Terakomodasi

ADVERTORIAL – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mendorong akses pendidikan tinggi terus diwujudkan melalui keberlanjutan Program Beasiswa Kaltim atau yang lebih dikenal dengan nama Gratispol. Setelah sukses menjangkau ribuan mahasiswa dari keluarga tidak mampu di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Pemprov kini tengah menyiapkan langkah konkret agar mahasiswa dari perguruan tinggi swasta juga dapat menikmati manfaat program tersebut.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, dalam wawancara resmi pada Selasa (17/06/2025), menjelaskan bahwa selama ini PTN memang menjadi prioritas utama penyaluran, namun secara regulasi, beasiswa ini juga membuka peluang bagi mahasiswa swasta. “Kami sudah melakukan konsultasi dengan Kemendagri dan sesuai dengan Peraturan Gubernur, perguruan tinggi negeri (PTN) memang tidak ada masalah,” ujarnya.

Sri Wahyuni menambahkan, tidak ada pembatasan jenis kampus dalam aturan yang berlaku. “Peraturan Gubernurnya juga sebenarnya dimaksudkan untuk mencakup perguruan tinggi swasta,” jelasnya.

Namun, implementasi untuk sektor swasta masih membutuhkan penyesuaian teknis, terutama terkait dengan mekanisme verifikasi dan penyaluran dana. “Hanya saja, mekanismenya masih akan menyusul, karena saat ini prioritasnya adalah PTN yang jalur mandiri, baru kemudian menyusul untuk yang swasta,” ungkapnya.

Menurutnya, penguatan regulasi dan sistem distribusi beasiswa di lingkungan kampus swasta akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi lintas instansi, termasuk Dinas Pendidikan dan pihak teknis lainnya. Dengan begitu, distribusi beasiswa dapat berjalan secara adil dan transparan bagi seluruh mahasiswa di Kaltim, tanpa memandang asal kampus.

Program Gratispol selama ini terbukti memberikan dampak nyata bagi pelajar dan mahasiswa kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Selain menciptakan kesempatan yang lebih luas, program ini juga dianggap strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak Kaltim yang gagal kuliah hanya karena persoalan biaya,” tegas Sri Wahyuni.

Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim tak hanya mempertahankan kesinambungan program, tetapi juga memperluas cakupan manfaatnya secara inklusif, sejalan dengan visi pembangunan daerah berbasis SDM unggul yang siap bersaing di level nasional dan internasional. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti