Gratispol–Jospol Jadi Senjata Kaltim Atasi Kemiskinan
SAMARINDA– Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyampaikan berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat di daerahnya dalam Dialog Menteri Sosial RI bersama Pilar-Pilar Sosial, yang digelar di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Kota Samarinda, pada Sabtu (10/05/2025).
Dalam forum terbuka yang dihadiri oleh ratusan pekerja sosial, relawan, serta tokoh masyarakat, Rudy Mas’ud membeberkan kondisi riil beberapa wilayah di Kaltim yang masih terisolasi dan belum tersentuh pembangunan secara merata.
“Kami masih punya Kabupaten (Mahulu) Mahakam Ulu yang aksesnya sangat terbatas dan berbatasan langsung dengan Malaysia,” ungkap Rudy. Ia juga menyoroti belum meratanya akses listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Belum lagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, di mana Kaltim memiliki 1.038 kelurahan dan desa, dan di antaranya belum tersentuh aliran listrik. Kondisi ini yang menyebabkan warga kami miskin, Pak Menteri,” tegasnya.
Menurut Rudy, Pemprov Kaltim tengah mengakselerasi program prioritas untuk menjawab tantangan tersebut melalui dua kebijakan unggulan: Program Gratispol dan Jospol. Keduanya dirancang untuk mengintervensi sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar secara menyeluruh.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi keterbukaan Gubernur Rudy dalam memetakan masalah sosial dan mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan pilar-pilar sosial.
“Saya minta semua pilar-pilar sosial di Kaltim agar sering-sering bertemu Bapak Gubernur,” ujar Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul itu. Sebagai daerah strategis nasional dan calon Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim memiliki peran vital dalam menjaga kesetaraan pembangunan. Dialog ini menjadi sarana memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mengatasi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa seluruh warga, tanpa kecuali, mendapatkan layanan dasar yang layak.
Kementerian Sosial berkomitmen untuk mengintegrasikan berbagai program pusat di daerah yang paling terdampak, termasuk Muhulu, melalui penguatan jaringan pilar sosial, dukungan teknis, dan pengawasan langsung dalam implementasi kebijakan. Dalam upaya tersebut, Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, serta organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa program yang diterapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
Penguatan jaringan pilar sosial diharapkan dapat mempercepat distribusi bantuan sosial serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mandiri. Selain itu, dukungan teknis akan diberikan kepada petugas di lapangan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Pengawasan langsung akan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran sosial.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan program sosial dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah terdampak, khususnya di Mahulu, dan membantu mereka keluar dari kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. []
Penulis: Rifki Irlika Akbar | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
