Greenland Tegaskan Kedaulatan: Tidak Ingin Jadi Bagian AS
(COMBO) This combination of pictures created on January 06, 2026 shows Greenland's Head of Government Jens-Frederik Nielsen (L, at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on October 8, 2025) and US President Donald Trump (at the United States Institute of Peace in Washington, DC, on December 4, 2025). Greenland's prime minister on January 5, 2026 called for renewed talks with the US after President Donald Trump repeated that he wanted to annex the mineral-rich Arctic territory. "The situation is not such that the United States can conquer Greenland. That is not the case. Therefore, we must not panic. We must restore the good cooperation we once had," Jens-Frederik Nielsen said, adding "we must try to re-establish contact". (Photo by FREDERICK FLORIN and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
JAKARTA – Pemerintah Greenland secara tegas menolak wacana pengambilalihan wilayahnya oleh Amerika Serikat (AS). Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menegaskan bahwa negaranya lebih memilih tetap berada dalam Kerajaan Denmark dibandingkan berada di bawah kekuasaan AS. Pernyataan tersebut menandai sikap politik yang jelas di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik terkait masa depan pulau strategis di kawasan Arktik itu.
Pernyataan Nielsen, seperti dilansir AFP, Rabu (14/01/2026), disampaikan menjelang pertemuan penting antara pejabat Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat di Gedung Putih. Pertemuan tersebut menjadi sorotan internasional menyusul pernyataan kontroversial Presiden AS Donald Trump yang kembali melontarkan ancaman untuk mengambil alih Greenland.
Trump diketahui telah berulang kali menyuarakan keinginannya untuk membeli atau mencaplok Greenland, wilayah otonomi yang berada di bawah kedaulatan Denmark. Pekan ini, tensi semakin meningkat setelah Trump secara terbuka mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Greenland “dengan cara apa pun”. Pernyataan tersebut memicu kecaman luas dan kekhawatiran akan stabilitas kawasan Arktik.
“Kami sekarang menghadapi krisis geopolitik, dan jika kita harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark di sini dan sekarang, kami memilih Denmark,” kata Nielsen dalam konferensi pers terbaru pada Selasa (13/01/2026) waktu setempat.
Ia menegaskan bahwa sikap Greenland tidak dapat ditawar.
“Satu hal harus jelas bagi semua pihak: Greenland tidak ingin dimiliki oleh Amerika Serikat. Greenland tidak ingin diperintah oleh Amerika Serikat. Greenland tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat,” tegas Nielsen dalam pernyataannya.
Nielsen menyampaikan pernyataan tersebut didampingi oleh Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen. Kehadiran Frederiksen menegaskan soliditas hubungan antara Kopenhagen dan Nuuk di tengah tekanan diplomatik dari Washington. Frederiksen mengakui situasi yang dihadapi negaranya saat ini tidak mudah.
“Namun, tidak mudah untuk melawan apa yang saya kecam sebagai tekanan yang sama sekali tidak dapat diterima dari sekutu terdekat kami,” ujar Frederiksen.
Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan diperkirakan akan semakin berat.
“Namun, ada banyak indikasi bahwa bagian yang paling menantang ada di depan kita,” sebutnya.
Dalam perkembangan terkait, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen bersama Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Rabu (14/01/2026) waktu setempat. Pertemuan yang akan berlangsung di Gedung Putih itu disebut sebagai upaya diplomatik untuk membahas masa depan Greenland dan stabilitas kawasan Arktik.
Lokke menyampaikan bahwa pihak Denmark awalnya meminta pertemuan dengan Rubio. Namun, JD Vance kemudian menyatakan keinginannya untuk ikut serta dan menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Keterlibatan langsung Wakil Presiden AS menandakan betapa sensitif dan strategisnya isu Greenland bagi Washington.
Hubungan Denmark-AS sebelumnya sempat memanas setelah Vance melakukan kunjungan tak diundang ke Greenland pada Maret tahun lalu. Dalam kunjungan tersebut, Vance melontarkan kritik tajam terhadap Denmark yang dianggap kurang berkomitmen terhadap keamanan Greenland dan wilayah Arktik. Ia bahkan menyebut Denmark sebagai “sekutu yang buruk”.
Pernyataan itu memicu kemarahan Denmark, mengingat negara tersebut selama ini dikenal sebagai sekutu setia AS dalam berbagai operasi militer, termasuk dengan mengirimkan pasukan untuk mendukung perang AS di Irak dan Afghanistan.
Sikap tegas Greenland dan Denmark kini dipandang sebagai upaya mempertahankan kedaulatan dan tatanan internasional berbasis hukum. Di tengah meningkatnya rivalitas global dan perebutan pengaruh di kawasan Arktik, masa depan Greenland dipastikan akan terus menjadi perhatian dunia internasional. []
Siti Sholehah.
