Gubernur Bali Kritik Fasilitas IPDN Tak Layak Huni
SUMEDANG — Fasilitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, menjadi sorotan usai pelaksanaan retreat gelombang kedua yang diikuti oleh 86 kepala daerah.
Salah satu suara paling lantang datang dari Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang menilai kondisi hunian dan fasilitas di IPDN sangat memprihatinkan dan tidak layak.
Para kepala daerah yang mengikuti retreat selama lima hari menginap langsung di lingkungan kampus IPDN untuk merasakan atmosfer pembinaan calon praja secara langsung.
Namun, pengalaman yang didapat justru memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk rehabilitasi fasilitas dasar.
“Tadi kami sempat diajak berkunjung ke masing-masing mes. Karena mes ini dulu 27 provinsi dibangun oleh masing-masing pemerintah provinsinya pada tahun 1990-an,” tutur Wayan usai mengikuti kegiatan pada Kamis (26/6/2025).
“Sekarang kondisinya sudah sangat rusak. Bahkan tempat tidur dan kasurnya itu sudah kutuan. Betul-betul tidak layak. Jadi ini sudah harus segera direhabilitasi,” tambahnya.
Menurut Wayan, kasur-kasur yang tersedia banyak dihuni kutu dan permukaannya keras, sehingga menyebabkan rasa pegal setelah tidur.
Hal ini, menurutnya, bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan kualitas kehidupan para praja IPDN sebagai calon pemimpin daerah masa depan.
Tak hanya soal tempat tinggal, Gubernur Bali juga menyoroti kualitas konsumsi yang disajikan kepada peserta didik IPDN.
“Kemudian, makannya menurut saya itu merupakan makanan standar minimum. Jadi yang sebenarnya itu perlu kita perbaiki kualitasnya terutama untuk Praja IPDN,” ucapnya.
Sarana lain yang turut mendapat perhatian adalah sistem pengeras suara di aula utama IPDN yang disebut tidak memadai.
“Jadi sebenarnya yang punya kebutuhan itulah daerah, daerah yang sepatutnya bertanggung jawab untuk men-support penuh agar fasilitasnya di sini semuanya layak. Itu yang akan segera kami sikapi supaya kalau bisa di APBD 2026 atau paling lambat 2027 itu sudah bisa direncanakan dan dianggarkan dalam APBD,” pungkasnya.
Wayan menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan kepamongprajaan di IPDN seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif pemerintah daerah.
Ia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD demi memperbaiki dan memodernisasi fasilitas kampus yang sudah tua dan tidak layak pakai.
Retreat kepala daerah di IPDN ini merupakan bagian dari rangkaian program penguatan sinergi pusat-daerah dan pembinaan kepemimpinan nasional yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri.
Selain mendiskusikan strategi pemerintahan dan pembangunan, para kepala daerah diminta ikut merasakan langsung dinamika kehidupan praja. []
Nur Quratul Nabila A
