Gubernur Bengkulu Bantah Isu Kelaparan di Enggano
BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu menepis isu kelaparan yang belakangan ramai dibicarakan di media sosial terkait keterisolasian Pulau Enggano.
Namun, di balik bantahan itu, pemerintah juga mengakui bahwa warga setempat tengah menghadapi hambatan serius dalam distribusi barang, penjualan komoditas, hingga pengiriman logistik pendidikan bagi anak-anak mereka yang tinggal di luar pulau.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa tidak ada kondisi darurat kelaparan di Enggano. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, yang digelar di Gedung Pola, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (27/6/2025).
“Forkopimda selalu memperhatikan kondisi Enggano melalui berbagai saluran, dan kami dapat memastikan bahwa kondisi masyarakat Enggano tidak seperti yang diberitakan oleh media sosial,” kata Helmi dikutip dari Antara.
Gubernur juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjamin kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke pulau terluar tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga telah menyalurkan bantuan logistik sebagai bagian dari tanggap darurat.
Namun, kondisi nyata yang dihadapi warga Enggano lebih kompleks. Camat Pulau Enggano, Susanto, membantah isu kelaparan, tetapi mengakui adanya penurunan daya beli akibat terhambatnya distribusi komoditas hasil pertanian.
“Saya mempertegas bahwa informasi tentang kelaparan di Enggano tidak benar. Kami bukan pemalas (untuk memenuhi kebutuhan pokok), untuk kebutuhan pokok cukup, tidak ada kelaparan. Yang terjadi saat ini adalah penurunan daya beli dan penjualan komoditas hasil pertanian masyarakat,” jelas Susanto.
Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu selama empat bulan terakhir. Akibatnya, distribusi barang dari dan menuju Enggano terhambat.
Kapal penyeberangan KMP Pulo Tello hanya mampu mengangkut penumpang, sedangkan muatan barang harus dilansir dari luar pelabuhan, yang secara teknis tidak memungkinkan.
“Jadi, alur pelabuhan tertutup membuat distribusi barang tidak dapat dilakukan. KMP Pulo Tello hanya bisa membawa orang, barang tidak bisa karena harus langsir luar pelabuhan.
Untuk barang kan tidak bisa langsir luar. Akibatnya, hanya 30 persen komoditas Enggano yang bisa dijual, karena pendistribusian hanya bisa menggunakan kapal nelayan yang kapasitasnya kecil,” ungkapnya.
Ia berharap revitalisasi pelabuhan dapat segera direalisasikan agar kapal besar bisa kembali bersandar secara normal.
“Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan di Pulau Enggano, yang akan mempercepat pemulihan Enggano, kami sangat berterima kasih,” lanjutnya.
Kepala Desa Banjarsari, Winarto Rudi Setiawan, menambahkan bahwa kesulitan terbesar warga bukan pada konsumsi harian, melainkan pengiriman bekal bulanan dan uang pendidikan bagi anak-anak mereka di luar pulau.
“Kesulitan kami adalah bagaimana anak-anak kami yang sekolah atau kuliah di luar Enggano dapat menerima kiriman dari Enggano, karena transportasi yang terbatas,” ucap Winarto.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun bahan pokok masih tersedia, ketimpangan akses dan ekonomi tetap menjadi masalah struktural yang menuntut respons cepat dari pemerintah pusat. []
Nur Quratul Nabila A
