Gubernur Jabar Prihatin, Banyak Siswa Trauma Usai Keracunan MBG

JAWA BARAT – Kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Jawa Barat memunculkan keprihatinan mendalam dari Gubernur Dedi Mulyadi. Meski tidak ada korban jiwa, ia menilai insiden tersebut telah memberi dampak serius pada kondisi psikologis siswa penerima program. Menurutnya, trauma yang dialami membuat sebagian anak enggan menyantap makanan yang seharusnya menjadi sumber gizi harian mereka.

“Walaupun tidak ada (laporan kasus) meninggal, anak-anak yang seharusnya mendapat asupan gizi justru keracunan. Itu menimbulkan trauma, bisa membuat mereka enggan makan makanan yang disajikan setiap hari,” kata Dedi saat memberikan keterangan di Bale Pakuan, Kota Bogor, Rabu (24/09/2025).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Dedi menjelaskan ada dua aspek utama yang akan diperiksa, yakni kualitas menu makanan dan kemampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyelenggara.

“Pertama, penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak. Yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak,” ujarnya.

Ia menegaskan pekan ini akan menggelar pertemuan dengan pengelola SPPG di wilayah Jawa Barat untuk memastikan standar pelayanan. Dedi menekankan, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam penyediaan layanan, Pemprov Jabar akan memberikan sanksi tegas, bahkan mengganti vendor yang tidak memenuhi kriteria.

“Kalau ternyata tidak mampu dan angka keracunan tetap tinggi, tentu harus ada evaluasi. Vendor pelaksana yang tidak sesuai dengan harapan harus diganti,” tegasnya.

Menurut Dedi, kasus keracunan MBG di Jawa Barat dipicu oleh ketidakseimbangan antara jumlah penerima manfaat dengan tenaga pelayan yang tersedia. Ia juga menyoroti masalah distribusi makanan yang memerlukan waktu lama serta pola penyajian yang tidak sesuai standar higienis.

“Misalnya, masaknya jam 01.00 WIB, tapi disajikan jam 12.00 WIB. Jarak waktunya terlalu lama, itu perlu dievaluasi. Kalau penyelenggara tidak mampu, ya harus diganti dengan yang lebih mampu,” tambahnya.

Data menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG tertinggi secara nasional, yakni mencapai 2.051 kasus dari total 5.626 kasus di 16 provinsi. Angka ini menjadi sorotan publik dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah perbaikan serius.

Dedi menegaskan, perbaikan program MBG bukan hanya soal teknis distribusi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Program yang sejatinya ditujukan meningkatkan kualitas gizi anak, kata dia, tidak boleh menjadi sumber kekhawatiran orang tua.[]

Admin05