Gubernur Kalbar Bingung Banyak Koordinator Program Makan Bergizi Gratis
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menyoroti tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menilai banyaknya pihak yang terlibat sebagai koordinator justru membuat koordinasi di lapangan menjadi tumpang tindih.
“Ini yang saya pusing, koordinator MBG kebanyakan. Macam-macam ada. Dari umum, partai, TNI-Polri, ada semua. Jadi yang mana mau dituju ini,” kata Norsan saat ditemui di Polda Kalbar, Jumat (19/09/2025) lalu.
Menurut Norsan, kondisi tersebut menimbulkan kebingungan, terutama ketika muncul masalah di lapangan. Ia berharap pemerintah pusat bisa menunjuk satu koordinator resmi di Kalbar agar penanganan lebih terarah. “Kemarin saya menghubungi pusat, untuk menunjuk satu koordinator saja di Kalbar ini. Jadi kalau ada apa-apa kita mudah menghubungi untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada koordinator tunggal yang ditetapkan. Norsan menegaskan keberadaan koordinator tunggal sangat penting agar pelaksanaan MBG lebih terfokus dan berjalan sesuai standar. “Jadi koordinator yang ada ini kita panggil semua kemudian minta dari pusat menunjuk siapa satu koordinator MBG untuk mengkoordinir. Agar pelaksanaan pelayanan MBG terkoordinir dengan baik. Ini kan saling menyalahkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kualitas layanan program MBG yang sempat menimbulkan persoalan di lapangan. Norsan mengaku menerima laporan adanya makanan tidak layak yang dikonsumsi pelajar. Salah satu kasus bahkan ditemukan di Rasau Jaya. “Bahkan saya datang ke dapur melihat bagaimana persiapannya. Kalau tidak higienis, saya tegur. Kemarin katanya di Rasau Jaya ada yang keracunan, setelah dicek, ternyata sayurnya basi,” jelasnya.
Atas kejadian tersebut, ia menekankan pentingnya peran koordinator tunggal untuk mengawasi jalannya program, mulai dari pengelolaan dapur hingga distribusi ke sekolah. Dengan begitu, apabila muncul masalah, pihak terkait bisa langsung bertanggung jawab dan segera mencari solusi.
Bagi Norsan, penunjukan koordinator tunggal bukan sekadar soal administrasi, tetapi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan MBG benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi peserta didik.[]
Admin
