Gubernur Sutarmidji Sinyalir Disdikbud Tidak Leluasa Buat Kebijakan

PONTIANAK (Beritaborneo.com)-Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalbar, kembali menjadi sorotan. Pejabat di jajaran Disdikbud Kalbar disebut saat ini telah “tersandera” sehingga tidak leluasa dalam membuat kebijakan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji saat mengungkapkan rasa kekecewaanya terhadap kinerja Disdikbud Kalbar yang tidak sesuai dengan harapan.

“Semua Kepala Bidang (Kabid) Disdikbud Kalbar mau saya ganti, saya sudah sampai (pada) puncak kekecewaan saya di Disdikbud,” ujar Sutarmidji saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan di Pontianak, belum lama ini.

Menurutnya, pejabat di jajaran Disdikbud Kalbar saat ini telah tersandera sehingga tidak leluasa dalam membuat program. Dinas yang dipercaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pelajar di Kalbar ini, ternyata malah lebih beriorientasi dengan proyek.

Salah satu contoh yang disebutkan adalah berubahnya program beasiswa yang telah direncanakan. Midji mengungkapkan dirinya telah menetapkan program satu siswa mendapatkan beasiswa pendidikan gratis 100 ribu rupiah per bulan. Namun tiba-tiba beasiswa tersebut dikurangi dengan alasan untuk memenuhi program lain seperti membeli alat peraga dan lainnya.

“Kalau pejabat sudah tersandera maka dia tidak akan bisa apa-apa, yang mengendalikan program di Disdikbud itu bukan Disdikbud,” ungkapnya.

Midji tidak mengetahui alasan pejabat dilingkungan Disdikbud Kalbar bisa tersandera dalam membuat kebijakan. Padahal menurutnya ia tidak pernah memberikan arahan dan beban apapun kepada Disdikbud Kalbar. Bahkan dirinya menegaskan hingga saat ini tidak pernah menerima satu rupiah pun dari Disdikbud Kalbar.

“Sejak saya menjadi gubernur tidak pernah menerima satu rupiah pun dari Disdikbud. Kenapa jajaran Disdikbud bisa tersandera seperti itu saya tidak mengerti,” sebutnya.

Terkait hal ini, beredar rumor di lingkungan Disdikbud Provinsi Kalbar bahwa ada oknum yang kerap meminta atau mendapatkan proyek di instansi tersebut. Namanya pun sudah menjadi rahasia umum bagi kalangan pejabat dan pegawai di sana.

Dari informasi yang didapat Suara Pemred, oknum tersebut diduga merupakan kader salah satu partai berlambang pohon beringin bernama Mustafa MS. Namanya memang kerap disebut sebagai “pemain” proyek di Disdikbud Kalbar.

Namun begitu, ketika dikonfirmasi, Mustafa MS membantah tudingan bahwa dirinya terlibat dalam proyek-proyek di Disdikbud Kalbar. Dia mengaku kecewa karena tudingan tersebut merusak nama baiknya.

“Pertama saya mau luruskan atau klarifikasi apa yang dituduhkan kepada saya itu tidak benar sama sekali. Artinya mereka mencatut nama baik saya. Saya tidak pernah ada kegiatan proyek dengan Disdikbud selama tiga tahun terakhir setelah Pak Gubenur mengganti Kapala Disdikbud,” tegasnya kepada Suara Pemred, Rabu (8/6).

Menurut Mustafa, dirinya bukanlah kontraktor, melainkan kepala cabang tokoh ladang yang bergerak di bidang e-katalog (produk) media pengajaran untuk bidang SD, SMP dan SMA. Tetapi program tersebut saya tidak pernah diakomodir oleh Disdikbud Kalbar.

“Sebagai orang profesional, tentu kita pernah melakukan penawaran kegiatankepada Disdikbud Kalbar, tetapi penawaran kita tidak pernah direspon atau mungkin saja Disdikbud Kalbar sudah punya perusahaan lain. Tapi yang pasti dalam tiga tahun terakhir saya tidak pernah koordinir,” tambahnya.

Mustafa kembali menegaskan bahwa tuduhan dirinya banyak mendapatkan proyek di instansi tersebut adalah tidak benar. Apalagi berkaitan dengan bantuan beasiswa, dia sama sekali tidak mengetahui hal itu.

“Bagi saya, siapapun orangnya yang mencatut nama baik saya untuk sementara ini saya maafkan. Tetapi ke depan apabila lebih jauh mencemarkan nama baik saya, tentu sepenuhnya akan saya serahkan kepada pihak aparat yang berwenang,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu pejabat pemerintahan yang tidak mau namanya disebutkan mengungkapkan, ada tiga dinas yang sudah tersandera oleh sejumlah pemain kontraktor proyek besar dengan menggunakan oknum-oknum aparat hukum untuk mendapatkan jatah proyek di dinas-dinas.

“Semua di tempat yang basah, yakni Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Ini sudah menjadi rahasia umum di semua dinas di kabupaten dan kota. Mereka minta jatah atau melakukan interpensi,” katanya kepada Suara Pemred.

Evaluasi Kinerja

Kepala Disdikbud Kalbar, Rita Hastarita mengatakan, pihaknya akan fokus pada perbaikan tata kelola pendidikan. Dirinya juga mewanti-wanti seluruh jajaran Disdikbud Kalbar dan kepala sekolah untuk mampu mengejar target kinerja.

“Kita akan mengevaluasi kinerja di jajaran Disdikbud Kalbar dan kinerja kepala sekolah, jika ada yang tidak mencapai target kinerja akan kita ganti,” tegas Rita Hastarita kepada Suara Pemred.

Seperti diketahui, Rita Hastarita baru dilantik Gubernur Kalbar menjabat sebagai Kadisdikbud pada 19 Mei 2022 lalu. Sebelumnya, Rita Hastarita merupakan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar.

Menurut Rita, Disdikbud Kalbar mengemban misi ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif. Sehingga program kegiatan harus sejalan dengan visi misi pada RPJMD. Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan.

Ia menyebutkan, pihaknya juga akan terus meningkatkan kompetensi guru. Hal tersebut menurutnya akan menjadi perhatian Disdikbud Kalbar mulai dari tenaga pendidik atau guru melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu pihaknya juga terus berupaya dalam peningkatan IPM khususnya sektor pendidikan dan kebudayaan. Upaya tersebut diantaranya dengn program pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruangan kelas baru di beberapa titik.

“Karena sebaran sekolah di Kalbar ini tidak merata, salah satu upaya kita tentunya melakukan pemerataan jumlah sekolah yang ada di seluruh kabupaten kota terutama SMA dan SMK,” ucapnya.

Saat ini katanya, ada tiga lokasi yang menjadi prioritas yakni Pulau Karimata, Puring Kencana, Pontianak Tenggara. Lokasi-lokasi tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan sekolah. Terutama SMK agar siswa yang tidak akan tidak akan melanjutkan sekolah lebih mudab untuk bekerja.

“Peningkatan IPM Pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru ini dilakukan pada beberapa lokasi yang belum ada SMA atau SMK,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan tetap melanjutkan program beasiswa sehingga tidak ada lagi alasan untuk anak-anak tidak sekolah. Selain itu, untuk pihaknya juga akan terus memaksimalkan kurikulum merdeka belajar dan digitalisasi sekolah.

“Ini sedang kami bangun di tahun ini digitalisasi sekolah dengan sekolah profesional,” sebutnya.

Rita mengungkapkan pada tahun ini Pemprov Kalbar telah menganggarkan Rp187 miliar beasiswa pendidikan SMA/SMK untuk 208.298 siswa. Lalu bantuan perlengkapan sekolah seperti pakaian, sepatu dan tas bagi 13.667 siswa. Hal tersebut sebagai upaya peningkatan IPM terutama sektor pendidikan.

“Peran kita akan terus kita tingkatkan dalam peningkatan IPM,” tutupnya.

OPD Tak Berminat Belanja ATK di Perusda

Sementara itu, Direktur Marketing Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Provinsi Kalbar, Cundrik menyampaikan keluhan berbeda, yaitu tentang sepinya minat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalbar yang berbelanja Alat Tulis Kantor (ATK) di Perusda Kalbar.

Menurut Cundrik, padahal jumlah anggaran belanja ATK untuk Kantor OPD mencapai puluhan miliar, namun kenyataanya dua persen dari anggaran itu pun tidak bisa diserap atau dibelanjakan di Perusda. Padahal Perusda saat ini sudah membuka lapak di marketplace sesuai arahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalbar.

“Perusda Aneka Usaha ini merupakan BUMD. Jadi hasil usaha Perusda Aneka Usaha untuk disetorkan kembali ke Pemprov Kalbar berupa PAD. Tapi ironisnya meski Perusda memiliki produk yang bisa dijual kepada semua OPD di Kalbar, kenyataanya sampai saat ini sangat minim,” katanya.

“Bahkan pernah terjadi OPD terkesan belanja dengan Perusda, tapi diberlakukan seperti belanja personal, dibayar transfer dari rekening oknum ASN serta tidak diberikan kontrak,” imbuhnya.

Menurut Cundrik, dalam berdagang, harga yang ditawarkan Perusda kepada OPD cukup baik, karena Perusda tidak bisa mengambil keuntungan berlipat-lipat. Perlu diketahui juga jika keuangan Persuda itu diaudit oleh BPKP serara rutin, jadi dalam bertransaksi harus on the track.

Sambil berkelakar, Cundrik berujar mungkin karena harga barang yang di jual Perusda terlalu murah, makanya tidak ada yang mau membeli.

Apalagi sudah disosialisasikan kepada semua OPD jika berbelanja di marketplace, baik pemotongan pajak, bukti pembayaran sudah melalui system, sehingga apabila ada pemeriksaan dari BPK dan BPKO sudah sesuai dengan aturan yang ada.

“Anggaran untuk membeli satu ATK di setiap OPD sebenarnya puluhan miliar rupiah, bahkan kami sempat disentil Gubernur Kalbar, Sutarmidji karena terdata tidak pernah bertransaksi untuk ATK dengan OPD-OPD. Padahal kami sudah keliling ke seluruh OPD, serta memiliki stok barang yang berlimpah, namun jujur ketika kita jualan, kita tidak pernah mau dengan cara memaksa orang untuk harus membeli barang kita,” terangnya.

Ajak Semua Gotong-royong Tingkatkan IPM

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengajak pemerintah kabupaten/kota, sivitas akademika, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk bergotong royong meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.

“IPM Provinsi Kalbar masih jauh dari angka rata-rata nasional yaitu pada urutan 29 atau 30 dengan poin 67,90. Sedangkan untuk seluruh Kalimantan, Kalbar berada di posisi paling rendah. Untuk itu saya mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan IPM Kalbar,” kata Sutarmidji di Pontianak, belum lama ini.

Menurut dia, untuk meningkatkan IPM Kalbar perlu dilakukan bersama-sama, khususnya dalam mensinkronkan program dan data di kabupaten/kota.

“Penilaian IPM ini juga berdasarkan dari IPM kabupaten/kota. Kita perlu memacu IPM, karena semakin bagus IPM suatu daerah, maka akan menarik para investor luar untuk masuk,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kalbar untuk bersama membuat program berdasarkan indikator, seperti lamanya harapan belajar guna meningkatkan IPM di bidang pendidikan dan sekaligus daerah harus teliti dalam melihat kebutuhan tersebut.

“Kalau untuk SMA kita lihat lamanya belajar anak tersebut jika baru 6,2 tahun maka daerah tersebut butuh SMP bukan SMA/SMK, tetapi pemprov akan berupaya di setiap kecamatan memiliki SMA/SMK,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) wajib mengetahui program studi yang dapat menjawab kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, saat ini pemprov memuat Pusat Sertifikasi dan Keahlian.

“Jika sudah tamat sekolah kemudian masuk Pusat Sertifikasi dan Keahlian tersebut, semoga kita dapat membantu dari aspek permodalan,” kata Sutarmidji. (rac)