Gus Ipul dan Khofifah Berkoordinasi Soal Pembangunan Sekolah Rakyat di Jatim
SURABAYA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta para kepala daerah di Jawa Timur dalam pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Minggu (9/3/2025) malam.
Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa koordinasi ini dilakukan untuk menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendirikan Sekolah Rakyat.
“Saya dan Bu Gubernur sudah sering berkomunikasi untuk meminta dukungan sekaligus membahas penerjemahan arahan Presiden dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengidentifikasi aset milik provinsi maupun kabupaten/kota yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendirian sekolah tersebut.
“Kami ingin agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini mendapat dukungan dari pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan,” jelasnya.
Menurutnya, aset yang akan digunakan untuk sekolah rakyat masih dalam tahap kajian bersama Gubernur Jawa Timur.
“Untuk lokasinya, nanti Ibu Gubernur yang menentukan. Kita akan melakukan diskusi lebih lanjut,” tambahnya.
Untuk tahap awal, Kemensos akan memanfaatkan aset yang telah dimilikinya. Namun, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang tidak memiliki aset Kemensos karena seluruh asetnya telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Meski begitu, ia optimistis program ini dapat segera direalisasikan.
“Saya mengapresiasi respons cepat dari Ibu Gubernur terhadap program ini. Baru dua hari lalu saya sampaikan, sekarang sudah ada rapat koordinasi,” katanya.
Gus Ipul menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat, sementara tingkat provinsi dapat memiliki dua hingga lima sekolah.
“Jumlahnya tergantung pada kesiapan sarana dan prasarana. Untuk tenaga pengajar sudah sangat siap, sementara kurikulum masih dalam tahap penyusunan oleh Ditjen Dikti. Kami meminta Pak M. Nuh untuk menjadi Ketua Tim Formatur Program Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Ketua Tim Formatur Program Sekolah Rakyat, M. Nuh, menegaskan bahwa sekolah ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Saya sempat mendapat pertanyaan, apakah tidak merendahkan jika disebut Sekolah Rakyat? Saya ingin menjelaskan bahwa sekolah ini memang khusus bagi saudara-saudara kita yang miskin. Kami ingin mengajak mereka untuk bangkit dan maju, tanpa harus menyembunyikan kondisi ekonomi mereka,” terangnya.
Sekolah Rakyat nantinya akan berbasis asrama. Selain memberikan pendidikan akademik, sekolah ini juga bertujuan untuk membangun karakter peserta didik agar memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali memiliki rasa minder. Di sekolah ini, kami akan memberikan pendekatan khusus agar mereka memiliki kepercayaan diri untuk bersaing,” kata M. Nuh.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Sekolah ini akan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, dengan seluruh biaya ditanggung oleh negara. []
Nur Quratul Nabila A
