Habiburokhman Nilai Kritik Dino Patti Djalal Kurang Berimbang

JAKARTA – Kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono menuai respons dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai cara penyampaian kritik tersebut tidak mencerminkan etika komunikasi antarrekan, terutama dalam konteks hubungan profesional dan kepentingan publik.

Habiburokhman menegaskan bahwa Partai Gerindra tetap membuka diri terhadap kritik yang ditujukan kepada pemerintah, termasuk kepada Menteri Luar Negeri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Namun, ia menekankan pentingnya metode dan dasar argumentasi dalam menyampaikan kritik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami menghargai kritikan dari pihak mana pun terkait kinerja pemerintah termasuk kritikan Dino Pati Djalal kepada Menlu Sugiono. Tapi cara beliau menyampaikan kritik tidak seperti teman,” kata Habiburokhman, Rabu (24/12/2025).

Menurut Ketua Komisi III DPR tersebut, kritik yang berasal dari seorang kolega atau rekan sejawat seharusnya diawali dengan upaya konfirmasi agar informasi yang disampaikan tidak bersifat sepihak. Ia menilai kritik yang disampaikan tanpa klarifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap kebijakan dan kinerja pejabat publik.

“Kritik dari teman biasanya disampaikan dengan konfirmasi terlebih dahulu, bisa secara terbuka, tapi kalau menyangkut hal yang belum pasti dan menghindari kesalahpahaman publik, maka bisa komunikasi tertutup dulu. Kritikan Dino lemah secara argumentasi dan disampaikan melalui media massa tanpa adanya proses konfirmasi maksimal terlebih dahulu,” ujarnya.

Habiburokhman juga menanggapi penilaian Dino Patti Djalal yang memberikan label “nilai merah” terhadap kinerja Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Menurutnya, penilaian tersebut tidak didukung oleh indikator yang jelas dan cenderung mengabaikan konteks dinamika politik luar negeri yang sedang dihadapi Indonesia.

“Soal alokasi waktu Menlu yang dikatakan tidak maksimal, soal kurangnya koordinasi, hingga soal efisiensi anggaran lebih merupakan bentuk penghakiman sepihak. Terlebih Dino mengatakan Menlu Sugiono terancam tercatat dengan nilai merah dalam sejarah. Nilai merah bagi pejabat publik biasanya dikaitkan dengan rendahnya integritas dan rendahnya kinerja secara kumulatif,” ujarnya.

Ia menilai tudingan tersebut tidak sejalan dengan kondisi nyata di lapangan. Habiburokhman justru menilai Sugiono menunjukkan integritas yang terjaga serta kinerja yang solid dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjalankan diplomasi luar negeri Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang kompleks.

“Soal integritas, kita tidak melihat satu noda pun pada Menlu Sugiono, sementara kinerja diplomasi luar negeri kita justru saat ini mencapai salah satu puncaknya. Kita tahu bahwa saat ini Pak Prabowo menjadi salah satu ikon baru pemimpin dunia. Pak Prabowo didampingi Menlu Sugiono luwes dan bisa menjalin hubungan baik dengan pemimpin pemimpin besar dunia dari berbagai blok politik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman juga meluruskan kritik terkait kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Luar Negeri. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan tidak dapat dilekatkan secara personal kepada Menlu Sugiono.

“Soal efisiensi anggaran seharusnya dipahami sebagai kebijakan Presiden Prabowo. Tujuannya jelas agar anggaran negara benar-benar bisa dipergunakan secara sangat hati-hati. Di negara demokrasi kritik selain harus didengar dan diresapi, juga bisa direspons dengan kritik. Yang jelas kita punya komitmen yang sama untuk memajukan bangsa dan negara kita,” ucapnya.

Habiburokhman menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara proporsional, berimbang, dan berbasis fakta agar dapat berkontribusi positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. []

Siti Sholehah.