Hak Energi Warga Terabaikan, DPRD Tekan Pemkot dan Pertamina
SAMARINDA – Masyarakat Balikpapan kembali dihadapkan pada antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belum optimal. Keluhan atas sulitnya mendapatkan BBM, terutama di malam hari, kian sering disuarakan warga.
Kondisi ini menjadi perhatian serius anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, La Ode Nasir. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan tersebut menilai, hambatan distribusi dan minimnya SPBU yang beroperasi 24 jam telah berdampak langsung pada aktivitas warga.
“Kalau SPBU 24 jam bisa diperbanyak, masyarakat tidak perlu berebut atau antre panjang hanya untuk dapat BBM,” ujar La Ode kepada awak media di Samarinda, Jumat (30/05/2025).
La Ode menyoroti dominasi Pertamina dalam distribusi BBM yang membuat pelayanan cenderung stagnan. Menurutnya, perlu ada keterlibatan perusahaan lain dalam industri energi untuk mendorong persaingan yang sehat dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kompetitor itu perlu agar pelayanan tidak stagnan dan persaingan itu akan sehat sehingga memberikan keuntungan pada konsumen,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Balikpapan agar mempermudah perizinan pendirian SPBU baru. Bagi La Ode, percepatan perizinan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem layanan publik yang inklusif dan efisien.
“Harapan ke depannya Pertamina lebih meningkatkan lagi pelayanannya dan ada kompetitor, serta perizinan di Pemerintah Kota dipermudah,” ungkapnya.
La Ode menegaskan bahwa akses terhadap BBM merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh dikompromikan. Antrean panjang yang kerap terjadi mencerminkan belum optimalnya sistem distribusi dan lemahnya regulasi pendukung.
“Ini soal hak masyarakat dan tidak bisa dibiarkan antrean panjang jadi pemandangan biasa. Balikpapan bisa jadi kota percontohan jika Pertamina mau terbuka dan kompetitif,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, Pertamina, maupun swasta, untuk berkolaborasi membangun sistem distribusi energi yang adil, efisien, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Penulis: Slamet
