Hakim Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto dalam Kasus Suap PAW
JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hakim tunggal Djuyamto menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena dinilai kabur dan tidak jelas.
“Mengadili: Mengabulkan eksepsi dari termohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar hakim Djuyamto saat membacakan amar putusan di ruang sidang Prof. H. Oemar Seno Adji, PN Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025) petang.
Sebelumnya, tim hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 153 bukti dalam sidang praperadilan tersebut, termasuk 11 bukti elektronik seperti ponsel yang disita dari pihak terkait. Selain itu, empat ahli dihadirkan untuk meyakinkan hakim bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka telah sesuai dengan hukum.
Hasto mengajukan praperadilan pada 10 Januari 2025 dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Ia menuding KPK bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Menurut tim hukumnya, KPK hanya menggunakan bukti lama yang seharusnya sudah diuji dalam persidangan sebelumnya.
Dalam kasus ini, Hasto diduga terlibat dalam suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, khususnya untuk Harun Masiku dan Maria Lestari dari daerah pemilihan Kalimantan Barat.
Ia juga diduga menghalangi penyidikan dengan membocorkan informasi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Harun pada 2020. Hasto disebut meminta Harun merendam ponselnya dan segera melarikan diri. Ia juga diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan penyidik.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka bersama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah pada akhir 2024. Namun, hingga saat ini, KPK belum menahan keduanya.
Pada Senin (13/1/2025), Hasto menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, tetapi tidak langsung ditahan. Penyidik mendalami bukti-bukti yang telah disita, termasuk dokumen dan barang elektronik, serta keterangan saksi.
Sebelumnya, pada Selasa (7/1/2025), tim penyidik KPK menggeledah dua rumah milik Hasto di Kebagusan, Jakarta Selatan, serta di Perumahan Villa Taman Kartini, Bekasi, Jawa Barat. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti, termasuk catatan tertulis, telah disita oleh KPK. []
Nur Quratul Nabila A
