Hamas Siap Lepas Kendali Administratif Gaza
3d illustration flag of Palestine. Palestine flag isolated on the blue sky.
GAZA — Kelompok Hamas menyatakan kesiapannya untuk melepas kendali administratif atas Jalur Gaza dan menyerahkan pengelolaan pemerintahan kepada sebuah komite teknokrat Palestina. Pernyataan ini menandai babak baru dalam dinamika politik pascaperang, di tengah upaya internasional mendorong stabilitas dan rekonstruksi wilayah tersebut.
Langkah tersebut disampaikan Hamas bersamaan dengan desakan agar perlintasan perbatasan Rafah dibuka kembali secara penuh dalam waktu dekat. Hamas menilai pembukaan Rafah menjadi syarat utama agar proses transisi pemerintahan dapat berjalan efektif serta memungkinkan mobilitas manusia dan distribusi bantuan secara optimal.
Komite yang dimaksud bernama Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza (NCAG), yang beranggotakan 15 teknokrat Palestina. Pembentukan komite ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober lalu. NCAG dirancang sebagai badan sipil nonpartisan yang bertugas mengelola urusan pemerintahan sehari-hari Gaza pascakonflik.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa proses penyerahan kekuasaan administratif telah dipersiapkan secara menyeluruh. “Protokol telah disiapkan, berkas telah lengkap, dan komite telah dibentuk untuk mengawasi penyerahan, memastikan transfer pemerintahan yang lengkap di Jalur Gaza di semua sektor kepada komite teknokrat,” kata Qassem.
Komite tersebut nantinya akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, sebuah struktur internasional yang dibentuk sebagai bagian dari kerangka kesepakatan pascaperang dan diketuai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan ini diproyeksikan memiliki peran strategis dalam mengawasi stabilitas keamanan, bantuan kemanusiaan, serta pembangunan kembali wilayah Gaza.
NCAG dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina. Komite ini dijadwalkan mulai menjalankan tugasnya secara langsung di Gaza setelah perlintasan Rafah dibuka kembali. Menurut Hamas, akses tersebut krusial agar pemerintahan transisi dapat berfungsi tanpa ketergantungan pada jalur yang dikendalikan Israel.
Qassem kembali menekankan pentingnya pembukaan Rafah tanpa pembatasan. Ia menyatakan bahwa perlintasan tersebut “harus dibuka di kedua arah, dengan kebebasan penuh untuk keluar dan masuk ke Jalur Gaza, tanpa hambatan dari Israel.” Pernyataan ini menegaskan sikap Hamas yang menolak segala bentuk pembatasan eksternal dalam fase transisi pemerintahan.
Rafah memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya pintu keluar Gaza yang tidak terhubung langsung dengan wilayah Israel. Selama bertahun-tahun, perlintasan ini menjadi jalur utama bagi masuknya bantuan kemanusiaan, logistik sipil, serta mobilitas warga Gaza ke luar wilayah tersebut.
Namun, perlintasan Rafah telah ditutup sejak Mei 2024 setelah dikuasai pasukan Israel. Meski sempat dibuka secara terbatas pada awal 2025, berbagai upaya untuk mengoperasikannya kembali secara penuh belum membuahkan hasil. Kondisi ini memperparah krisis kemanusiaan dan menghambat pemulihan pascaperang.
Pekan lalu, Ali Shaath menyampaikan bahwa perlintasan Rafah dijadwalkan dibuka kembali di kedua arah pada pekan berikutnya. Jika rencana tersebut terealisasi, pembukaan Rafah diharapkan menjadi titik awal berfungsinya pemerintahan teknokrat dan mempercepat proses normalisasi kehidupan sipil di Gaza.
Pengamat menilai kesediaan Hamas menyerahkan pemerintahan kepada komite teknokrat mencerminkan perubahan pendekatan politik, dari dominasi faksi bersenjata menuju pengelolaan sipil yang lebih inklusif. Meski demikian, efektivitas transisi ini masih sangat bergantung pada situasi keamanan dan komitmen seluruh pihak terkait. []
Siti Sholehah.
