Harga BBM Naik, Filipina Kurangi Hari Kerja

JAKARTA – Pemerintah Filipina mengambil langkah kebijakan baru dengan menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu bagi sebagian kantor pemerintahan. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. sebagai respons terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Penerapan kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Senin, 9 Maret 2026. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya sementara untuk mengurangi konsumsi energi nasional sekaligus menekan penggunaan BBM di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam pernyataannya, Marcos menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berlaku untuk seluruh unit pemerintahan. Lembaga yang memberikan layanan penting kepada masyarakat tetap akan beroperasi seperti biasa.

“Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti polisi, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor yang menyediakan layanan garda depan kepada masyarakat,” kata Marcos.

Menurut Marcos, lonjakan harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan penghematan energi. Kenaikan harga tersebut dipicu oleh konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berdampak pada stabilitas pasar energi global.

Selain pengurangan hari kerja, pemerintah Filipina juga menginstruksikan seluruh lembaga negara untuk menekan konsumsi listrik dan penggunaan bahan bakar dalam kegiatan operasional sehari-hari.

“Selain itu, saya memerintahkan semua lembaga pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik dan pengeluaran BBM sebesar 10 hingga 20 persen,” tambahnya.

Upaya penghematan juga dilakukan dengan membatasi kegiatan perjalanan dinas dan aktivitas pemerintah yang dinilai tidak terlalu mendesak. Pertemuan atau rapat yang masih dapat dilaksanakan di kantor diimbau untuk tidak dilakukan di luar lokasi kerja.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan pemerintah Filipina. Dalam dokumen tersebut, seluruh lembaga pemerintahan diminta menyusun pedoman internal untuk mengatur penerapan sistem kerja baru tersebut.

“Untuk tujuan ini, semua lembaga dengan ini diperintahkan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing untuk memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, dan standar kinerja serta mekanisme pemantauan, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berlaku,” demikian bunyi surat edaran yang dirilis pemerintah Filipina.

Presiden Marcos juga mengingatkan potensi dampak lebih besar terhadap harga energi domestik jika terjadi gangguan pada jalur distribusi minyak dunia. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak global.

Jika jalur tersebut terganggu, harga BBM di Filipina diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah memproyeksikan harga bensin dapat naik sekitar 7,48 peso per liter, sementara harga solar diperkirakan meningkat hingga 17,28 peso. Untuk minyak tanah, kenaikannya bahkan diperkirakan mencapai 32,35 peso per liter.

Marcos menegaskan bahwa Filipina tidak memiliki kendali atas konflik internasional yang menyebabkan lonjakan harga energi tersebut. Namun, pemerintah berupaya mengambil langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.

“Kita adalah korban perang yang bukan pilihan kita,” kata Marcos dalam sebuah pernyataan. “Tapi kita yang mengendalikan bagaimana kita akan melindungi rakyat Filipina,” imbuhnya.

Kebijakan sistem kerja empat hari ini akan terus diberlakukan hingga pemerintah memutuskan untuk mencabutnya. Pemerintah Filipina juga akan memantau perkembangan situasi energi global sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait kelanjutan kebijakan tersebut. []

Siti Sholehah.