Harisson Minta Perhatikan Indikator Peningkatan IPM, dan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

SINGKAWANG, Prudensi.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson menekan beberapa poin penting saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP bertema “Kesehatan Tahun 2023 dan 2024” di Hotel Swiss Belinn Singkawang, Kamis 25 Juli 2024.

Momentum ini menjadi sangat penting, dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Barat, yang dihadiri oleh Kepala Daerah se-Kalbar.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson meminta, agar beberapa menjadi perhatian serius dalam hal pemenuhan indikator-indikator Kualitas Indeks Pembangunan Manusia, termasuk Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran Per kapita Penduduk (PPP).

Selain itu, Harisson juga menyoroti peningkatan UHH di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sejak 2010, dengan Kabupaten Bengkayang mencatat angka tertinggi (74,20 tahun) pada 2023.

Setelah membuka acaraa tersebut, Harisson dan beberapa Kepala Daerah se-Kalimantan Barat, melakukan penandatanganan Komitmen bersama yang mencakup enam poin penting, termasuk pemenuhan sarana prasarana kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, dan penguatan sistem informasi kesehatan terintegrasi.

Harisson juga menekankan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan semata.

“Sektor lain, seperti lingkungan hidup, pendidikan, sosial, dan ekonomi, memiliki peran yang sangat krusial. Bahkan, kontribusi disetiap sektor bisa mencapai 60-70 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Harisson mengatakan Faktor genetik dan pelayanan kesehatan memang berperan, masing-masing 10 – 20 persen. Namun lingkungan dan perilaku memiliki dampak yang jauh lebih besar, yaitu 30-40 perse persen.

“Misalnya dalam kasus stunting, orang tua yang pendek belum tentu memiliki anak yang pendek juga. Lingkungan dan pola asuh yang tepat, tentu dapat mencegah stunting,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perilaku hidup sehat, dalam upaya mencegah stunting di Kalbar.

“Kita tidak bisa menyalahkan sektor kesehatan jika derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Pj Gubernur menyampaikan kabar baik terkait penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Berdasarkan survei terbaru, angka kemiskinan turun dari 6,71 persen pada 2023 menjadi 6,32 persen pada 2024.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat , terus optimis dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan layanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan.(rac)