Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Berikut Keuntungan yang Diperoleh
JAKARTA – Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengungkapkan beberapa keuntungan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Bergabungnya Indonesia di aliansi ekonomi ini disampaikan langsung oleh pemerintah Brasil, Senin (6/1/2025).
Menurut Mari Elka, ini akan menjadi satu pengimbangan bagi Indonesia di forum internasional. Pasalnya, Indonesia sudah bergabung dengan kelompok aliansi ekonomi yang berisikan negara berkembang maupun negara maju.
“Jadi mungkin bisa dilihat positifnya kalau ada isu yang terkait dengan negara sedang berkembang, kita punya kelompok yang bisa memperjuangkan baik di BRICS-nya maupun di forum multilateral lain,” kata Mari Elka, saat di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025).
Kedua, menurutnya, forum itu juga menjadi jembatan kepentingan antara negara sedang berkembang dengan isu yang harus diperjuangkan.
Ketiga, BRICS mengusung agenda transaksi perdagangan luar negeri yang menggunakan mata uang selain dolar hingga adanya New Development Bank yang disebut-sebut sebagai alternatif bank dunia dan dana moneter internasional. Namun, Mari Elka belum bisa tegas mengenai hal ini terkait mampu memberikan dampak positif bagi Indonesia.
“Apakah itu positif atau negatif buat kita harus pelajari. Dan mereka juga punya bank yang namanya New (Development) Bank apakah ini akan berkembang menjadi bank yang bisa memberi dana kepada pembiayaan pembangunan. Ini hal-hal yang harus kita pelajari,” tuturnya.
Namun, ia menegaskan tidak khawatir terhadap agenda dedolarisasi yang dilakukan BRICS dapat mempengaruhi hubungan RI dengan AS. Mari melihat saat ini negara juga sudah ada memiliki inisiatif perdagangan yang dilakukan tanpa menggunakan mata uang dolar AS.
“Masih kecil sih ya jumlahnya tapi kita sudah mempunyai inisiatif spt itu seperti LCS, local currency settlement dan juga misalnya kita mau berdagang dengan Tiongkok kita tidak usah dari Rupiah ke Dollar ke Yuan, kita sebetulnya dari Rupiah ke Yuan,” katanya.
“Jadi proses itu sudah berjalan. Nah apakah BRICS akan membantu itu dipercepat mungkin akan perlu waktu karena kenyataannya Dollar masih dominan dalam transaksi dan dalam memegang aset, jadi ini proses tapi kita sudah mulai bisa melakukan diversifikasi itu,” lanjutnya.
Namun ia mengingatkan ketika bergabung dengan anggota penuh organisasi internasional perlu ada pihak yang bertanggung jawab di struktur pemerintahan. Misalnya seperti Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Keuangan atau Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, khususnya ketika ada keharusan untuk memberi iuran pada suatu hari nanti.
“Dari segi anggaran kalau BRICS ini belum ada keharusan memberi iuran misalnya, tapi suatu hari mungkin bisa saja. Ini suatu hal yang harus kita pelajari,” katanya. []
Nur Quratul Nabila A
