Infrastruktur Jadi Kunci Majukan Wisata Kaltim

ADVERTORIAL — Konektivitas wilayah kembali menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan daya saing sektor pariwisata di Kalimantan Timur (Kaltim). Infrastruktur jalan, sebagai urat nadi mobilitas dan distribusi, dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pengembangan destinasi unggulan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, dalam pernyataannya pada Rabu (5/6/2025).

Menurut Subandi, ketimpangan akses darat yang masih dirasakan di sejumlah wilayah menjadi tantangan serius bagi pertumbuhan pariwisata. Ia mencontohkan Kabupaten Berau, yang dikenal memiliki kekayaan alam luar biasa seperti Kepulauan Derawan dan Pulau Maratua, namun belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut karena persoalan aksesibilitas.

“Berau itu luar biasa potensinya. Tapi kalau aksesnya susah, wisatawan akan berpikir dua kali untuk datang,” ujarnya. Ia menggarisbawahi bahwa perjalanan darat menuju Berau dari kota-kota besar di Kaltim masih memakan waktu 15 hingga 20 jam, yang sangat tidak ideal untuk destinasi kelas dunia.

Subandi menilai bahwa situasi ini menempatkan Kalimantan Timur dalam posisi kurang kompetitif dibandingkan daerah lain yang telah memiliki infrastruktur wisata yang memadai. Untuk itu, Komisi III DPRD Kaltim saat ini tengah mendorong percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang lainnya sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut.

Langkah konkret telah diambil dengan mengusulkan anggaran skala besar pada tahun berjalan. Menurut Subandi, hal ini menjadi bagian dari komitmen politik DPRD untuk mempercepat pembangunan akses ke kawasan strategis pariwisata dan ekonomi. “Kalau akses lancar, turis makin banyak, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, dan ekonomi daerah pun terdongkrak. Ini win-win solution,” tegasnya.

Tak hanya berdampak pada sektor wisata, Subandi menambahkan bahwa infrastruktur memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Akses jalan yang memadai akan mempercepat distribusi barang dan jasa, memangkas biaya logistik, dan membuka peluang investasi baru di wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari agenda besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Kaltim disebut telah menempatkan sektor infrastruktur dan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan daerah.

“Pemerintah provinsi sangat serius. Targetnya, sampai masa jabatan pertama gubernur selesai di 2022, infrastruktur di seluruh Kaltim sudah jauh lebih baik,” kata Subandi, mengutip pernyataan kebijakan masa lalu sebagai referensi arah pembangunan saat ini.

Dorongan DPRD untuk menuntaskan kendala infrastruktur bukan semata demi memenuhi kebutuhan wisatawan. Lebih dari itu, hal ini dimaksudkan untuk membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan terpencil, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung mobilitas masyarakat yang lebih efisien dan merata.

Dalam jangka panjang, konektivitas wilayah di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi pemacu integrasi pembangunan lintas sektor. Hal ini penting mengingat Kalimantan Timur kini juga memegang peran vital sebagai lokasi utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tentu akan memerlukan infrastruktur pendukung yang kuat dan berstandar nasional.

Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, pembangunan akses jalan kini tak lagi dipandang sebatas proyek fisik, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Dengan konektivitas yang membaik, Kalimantan Timur memiliki peluang besar menjadi etalase wisata dan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum