Internet Gratis untuk Desa, Solusi Kesenjangan Digital di Kaltim
KUTAI KARTANEGARA – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Timur yang berlangsung di Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kamis (15/05/2025), menjadi ajang penting dalam pembahasan penguatan infrastruktur jaringan internet, khususnya di wilayah pedesaan. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, Yusliando, serta Mispoyo dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) sebagai narasumber.
Dalam forum tersebut, Mispoyo menekankan urgensi pemerataan akses internet sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia. Ia menyoroti bagaimana ketimpangan infrastruktur digital menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan dan tingkat pengangguran. “Angka putus sekolah bisa ditekan, begitu pula tingkat pengangguran terbuka dan berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengan ketimpangan kualitas serta daya saing sumber daya manusia,” ujar Mispoyo.
Ia juga menjelaskan bahwa transformasi ekonomi desa mengalami hambatan akibat keterbatasan konektivitas. Menurutnya, dengan akses internet, masyarakat desa memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri. Ia mengatakan bahwa program internet gratis untuk desa dapat menjadi solusi yang konkret dalam menjawab tantangan tersebut. “Dengan hadirnya program internet gratis untuk desa, berbagai kendala tersebut dapat diatasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penguatan komunikasi antarwilayah, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal dari segi infrastruktur dasar. “Karena itu, pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang komunikasi dan telekomunikasi, termasuk jaringan internet, sangat penting untuk mengatasi hambatan akses di wilayah pedesaan,” imbuhnya.
Mispoyo juga menyampaikan bahwa keberadaan jaringan internet desa gratis akan mendorong peningkatan pelayanan publik di tingkat lokal. Ia menekankan bahwa pelayanan administrasi, sosial, pendidikan, dan kesehatan dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan jika didukung koneksi internet yang merata. Ia mencontohkan bahwa pengurusan dokumen kependudukan, akses bantuan sosial, serta pelaporan pembangunan desa dapat dilakukan tanpa harus mengandalkan pergerakan fisik ke pusat layanan di kota.
Dengan akses digital yang lebih luas, aparatur desa diharapkan mampu mengoptimalkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah. Dalam penutupan paparannya, Mispoyo menggarisbawahi skala besar program konektivitas tersebut yang menyasar ratusan desa di seluruh Kaltim. “Jadi sekali lagi kami tegaskan, dengan adanya program jaringan internet desa gratis ini, isu keterbatasan konektivitas, khususnya di daerah pedalaman Kaltim, dapat dijembatani secara bertahap,” tutupnya. []
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
