Iuran AS Tertunda, Keuangan PBB Tertekan

JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih menantikan kepastian pembayaran tunggakan iuran dari Amerika Serikat (AS) setelah adanya sinyal komitmen dari Washington untuk melakukan pembayaran awal dalam beberapa pekan mendatang. Hingga kini, organisasi multilateral tersebut belum menerima kepastian terkait waktu maupun jumlah dana yang akan dibayarkan.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyampaikan bahwa komunikasi dengan pemerintah AS telah dilakukan. Namun, realisasi pembayaran masih ditunggu.

“Pengontrol (anggaran) kami telah berhubungan dengan AS; indikasi telah diberikan. Kami menunggu untuk melihat kapan tepatnya pembayaran akan dilakukan dan dalam jumlah berapa,” ujar Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dikutip dari Reuters, Selasa (10/02/2026).

Kepastian pembayaran ini menjadi krusial mengingat kondisi keuangan PBB tengah menghadapi tekanan serius. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya telah memperingatkan negara-negara anggota mengenai potensi krisis likuiditas. Dalam surat tertanggal 28 Januari 2026 yang dikirim kepada 193 negara anggota, Guterres mengingatkan bahwa organisasi tersebut berisiko mengalami keruntuhan keuangan apabila tunggakan iuran tidak segera dipenuhi.

Sebagian besar kewajiban yang belum dibayarkan berasal dari Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Washington diketahui mendorong reformasi internal dan efisiensi anggaran PBB. Kebijakan tersebut turut memengaruhi dinamika pembayaran kontribusi tahunan.

Berdasarkan data pejabat PBB, AS bertanggung jawab atas lebih dari 95% total tunggakan untuk anggaran reguler. Hingga awal Februari 2026, nilai tunggakan tersebut mencapai US$ 2,19 miliar atau sekitar Rp 36,75 triliun (kurs Rp 16.779). Selain itu, terdapat kewajiban sebesar US$ 2,4 miliar atau sekitar Rp 40,27 triliun untuk pembiayaan misi perdamaian, baik yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai.

Tak hanya itu, AS juga memiliki kewajiban sebesar US$ 43,6 juta atau sekitar Rp 731,56 miliar untuk pengadilan PBB. Untuk anggaran reguler, AS tercatat belum membayar kontribusi tahun sebelumnya sebesar US$ 827 juta serta memiliki kewajiban US$ 767 juta untuk tahun 2026. Sisa utang lainnya merupakan akumulasi tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya.

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah negara anggota lainnya tetap memenuhi kewajiban tepat waktu. Data hingga Jumat (06/02/2026) menunjukkan sebanyak 55 negara telah melunasi kontribusi anggaran reguler sebelum tenggat waktu 8 Februari 2026.

Kondisi keuangan ini menempatkan PBB dalam posisi yang sensitif. Operasional lembaga, mulai dari program kemanusiaan, bantuan pembangunan, hingga misi penjaga perdamaian, sangat bergantung pada kelancaran arus kas dari negara anggota. Ketidakpastian pembayaran dari kontributor terbesar berpotensi mengganggu stabilitas operasional organisasi.

PBB berharap komitmen pembayaran dari AS dapat segera terealisasi guna menjaga keberlanjutan program dan mandat global yang diemban. Kepastian tersebut juga dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan terhadap stabilitas keuangan organisasi internasional tersebut. []

Siti Sholehah.