Jahidin: WTP Bukan Alasan untuk Puas Diri

PARLEMENTARIA – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Capaian ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin. Namun, di balik apresiasi tersebut, Jahidin mengingatkan agar prestasi itu tidak menjadi alasan untuk terlena.

“WTP ini patut dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Jangan hanya jadi simbol administratif,” jelasnya kepada awak media, di Kantor DPRD Kaltim, Senin (26/05/2025) kemarin. Pernyataan tersebut menandai sikap kritis terhadap euforia sesaat dan mendorong agar WTP dijadikan sebagai titik tolak perbaikan tata kelola yang lebih serius dan mendalam.

Menurut Jahidin, opini WTP bukan berarti tanpa catatan. Ia merujuk pada laporan BPK RI yang masih mencatat 63 temuan dan memberikan 27 rekomendasi kepada Pemprov Kaltim. Angka tersebut menjadi sorotan penting, mengingat temuan itu menunjukkan masih adanya celah dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kesempurnaan itu milik Allah. Tapi kesalahan yang berulang tak bisa dibiarkan. Ini soal integritas anggaran,” tegasnya. Jahidin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas berbagai kelemahan yang diungkap BPK agar tidak menjadi masalah berulang di masa mendatang.

Baginya, rekomendasi yang diberikan oleh BPK adalah sebuah bentuk “vitamin” administrasi yang harus direspons dengan keseriusan. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak sekadar menerima hasil WTP, tetapi juga mengevaluasi secara menyeluruh dan bertindak berdasarkan rekomendasi tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. “Pemerintah dan DPRD adalah mitra. Satu mata rantai yang harus saling menguatkan demi masyarakat Kaltim,” ujar Jahidin.

Sebagai penutup, Jahidin mengingatkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP harus menjadi momentum kolektif untuk membangun sistem keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan. Capaian tersebut tidak hanya menandai keberhasilan teknis administratif, tetapi juga menuntut kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam setiap aspek penggunaan anggaran publik. []

Penulis: Selamet