Jalan Rusak Hambat Logistik, DPRD Serukan Solusi Jangka Panjang

ADVERTORIAL – Persoalan infrastruktur dasar di tiga kecamatan terpencil di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan, kembali mengemuka. Minimnya akses jalan yang layak di wilayah tersebut tidak hanya memperlambat mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat roda ekonomi lokal yang sangat bergantung pada jalur distribusi darat.

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyoroti keterbatasan anggaran sebagai salah satu kendala utama lambannya pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa rencana peninggian jalan di kawasan itu sebelumnya telah diajukan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp50 miliar. Namun, yang akhirnya tersedia hanya sekitar Rp20 miliar, itupun baru cukup untuk tahap awal pengerjaan.

“Awalnya memang dirancang Rp50 miliar, namun saat ini hanya Rp20 miliar karena fokusnya baru pada peninggian jalan. Harapannya di APBD perubahan nanti bisa ditambah, walaupun belum tentu bisa langsung terealisasi cepat,” ungkapnya, Minggu (08/06/2025).

Tiga kecamatan tersebut sebenarnya memiliki posisi vital sebagai wilayah pemasok hasil pertanian dan bahan pangan ke berbagai daerah di Kukar, bahkan ke Samarinda. Namun, akses jalan yang rusak dan ketergantungan pada transportasi feri membuat distribusi logistik tersendat, terutama saat momentum penting seperti Ramadan. “Ramadan kemarin cukup padat aktivitasnya, sehingga infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan,” tambah Salehuddin.

Menurut legislator senior dari daerah pemilihan Kukar ini, gangguan pada jalur distribusi sangat berdampak terhadap kestabilan harga barang dan daya beli masyarakat. Kenaikan ongkos logistik akibat kondisi jalan yang rusak memperburuk situasi di tengah tekanan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih.

“Kondisi jalan rusak dan distribusi yang terhambat berdampak pada daya beli masyarakat. Ini menjadi perhatian utama, apalagi dalam kondisi ekonomi nasional yang juga sedang melambat,” jelasnya.

Salehuddin mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya dilihat sebagai investasi strategis untuk mendukung pertumbuhan wilayah pedalaman, bukan sekadar proyek teknis. Ia menegaskan, pembenahan jalan harus dilakukan menyeluruh, bukan tambal sulam yang tidak berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan jangka panjang, Salehuddin mengusulkan agar Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim kembali mengevaluasi rencana lama yang pernah dirancang di masa kepemimpinan Bupati Rita Widyasari. Program itu melibatkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) guna membangun konektivitas permanen antarkecamatan. “Program itu dulu bertujuan menyambungkan tiga kecamatan tersebut. Saya kira itu perlu kita pertimbangkan kembali,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis kajian yang matang dan komprehensif. Menurutnya, pengembangan infrastruktur tidak bisa hanya berbasis kebutuhan sesaat, melainkan harus menyentuh akar masalah secara menyeluruh dan terukur. “Jangan hanya tambal sulam. Harus ada kajian yang matang untuk jangka panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan keterisolasian ini. Dengan keterbatasan fiskal yang dialami oleh pemerintah kabupaten, peran pemerintah provinsi sangat krusial untuk menopang pembangunan prioritas di daerah-daerah pinggiran. “Jika kabupaten mengalami kesulitan, tentu koordinasi dengan provinsi harus tetap dijaga agar bantuan bisa diberikan melalui mekanisme yang tersedia,” pungkasnya.

Sorotan ini menandai urgensi pembangunan berbasis pemerataan. Ketika infrastruktur tidak menyentuh wilayah pedalaman, maka kesenjangan antarwilayah akan semakin melebar. Tiga kecamatan ini bukan sekadar titik pada peta, melainkan bagian penting dari ekosistem ekonomi dan sosial Kukar yang tidak bisa dikesampingkan dalam agenda pembangunan Kaltim secara keseluruhan. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum