Jalan Tanah Merah Lebak Jadi Sorotan, Pemprov Banten Buka Suara
SERANG – Perbedaan kondisi infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak, Banten, menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut terlihat kontras yang mencolok antara jalan beraspal rapi di sisi Bogor dan jalan tanah merah di wilayah Lebak. Kondisi ini memicu kritik terhadap lambannya pembangunan di kawasan terdampak bencana.
Jalan yang dimaksud berada di sekitar kawasan hunian sementara (huntara) bagi penyintas longsor yang terjadi pada 2020 silam di Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Dalam video yang beredar, seorang pria menyoroti ketimpangan kondisi akses jalan yang dinilai tidak seimbang meski berada di wilayah yang saling berbatasan.
“Lihat jalan akses pelosok perbatasan. Jawa Barat, semuanya sudah rata diaspal, dengan marka jalan. Sementara, akses jalur di Provinsi Banten, Lebak, masih dipenuhi tanah merah,” ujar pria tersebut dalam video viral.
Ia juga menyoroti keberlanjutan penanganan pascabencana, khususnya terkait hunian permanen bagi warga terdampak. “Kami mendesak, Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menindaklanjuti hunian tetap,” katanya.
Menanggapi viralnya video tersebut, Gubernur Banten Andra Soni memberikan penjelasan terkait kondisi infrastruktur di wilayah Lebak Gedong. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam dan saat ini tengah melakukan pengerasan jalan sebagai bagian dari persiapan pembangunan hunian tetap.
“Kami sedang mengerjakan, seperti yang pernah kami janjikan, yaitu pengerasan jalan. Karena wilayah tersebut masuk kawasan Taman Nasional, karena itu perlu dikoordinasikan,” kata Andra Soni, Selasa (13/1/2026).
Menurut Andra, pengerasan jalan menjadi tahapan penting sebelum pembangunan hunian tetap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Proses tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi karena kawasan tersebut berada di wilayah konservasi.
Ia juga mengakui adanya sejumlah kendala teknis yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan lebih cepat. “Pengerasan jalan itu menjadi tanggung jawab kami, sesuai janji kami. Saat ini jalannya sedang dikerjakan. Namun kemarin aksesnya harus memutar karena ada pengerjaan dari wilayah Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andra menjelaskan bahwa pekerjaan sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu, namun mengalami hambatan akibat ketersediaan material. “Sudah mulai tahun lalu, cuma kan itu berhubung ada kelangkaan material kemarin. Tahun ini diteruskan,” katanya.
Sementara itu, Asisten Daerah 1 Provinsi Banten, Komarudin, memastikan bahwa pembangunan hunian tetap bagi penyintas longsor telah masuk dalam perencanaan tahun ini. “Programnya sudah dirancang dan pada 2026 ini sudah dianggarkan di Kementerian PKP,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa lokasi hunian tetap direncanakan tidak jauh dari area hunian sementara yang saat ini ditempati warga. Lokasi tersebut dinilai cukup memadai untuk menampung seluruh keluarga terdampak.
“Kalau luas persisnya harus dicek di data ya, tapi kurang lebih hampir 300 KK yang akan ditangani,” katanya.
Pemerintah Provinsi Banten berharap pengerasan jalan yang tengah dilakukan dapat meningkatkan aksesibilitas warga serta memperlancar proses pembangunan hunian tetap. Viral di media sosial, menurut Andra, menjadi pengingat pentingnya percepatan pembangunan yang merata, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terdampak bencana. []
Siti Sholehah.
