Jember Siapkan BUMD Pangan, Target Rp4 Triliun Berputar di Daerah
JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyiapkan strategi penguatan ekonomi lokal melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan guna mengoptimalkan dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut, Selasa (24/3/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan bahan pangan tetap terjaga sekaligus menahan perputaran ekonomi program nasional agar tidak keluar dari wilayah Jember. Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, potensi ekonomi dari program MBG dinilai sangat besar dan perlu dikelola secara terintegrasi oleh daerah.
“Perputaran keuangan ini jangan sampai tidak di Jember. Maka kalau sudah siap semua termasuk BUMD Pangan kami, kan PDP akan dilebarkan menjadi BUMD Pangan,” ujar Fawait, sebagaimana dilansir Tribun Jatim Timur, Selasa (24/03/2026).
Saat ini, Pemkab Jember memiliki Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan yang bergerak di sektor perkebunan. Namun, ruang usaha perusahaan tersebut dinilai masih terbatas karena hanya berfokus pada komoditas tertentu.
Melalui transformasi menjadi BUMD pangan, perusahaan daerah itu diharapkan mampu memperluas peran, tidak hanya memproduksi hasil perkebunan, tetapi juga mengelola distribusi bahan makanan untuk kebutuhan dapur MBG secara lebih luas dan terstruktur.
“Bukan cuma produk perkebunan saja. Saya berharap bisa semacam pengatur lalu lintas mengenai stok MBG yang ada di Jember,” jelasnya.
Pemkab Jember menargetkan perputaran ekonomi dari program MBG yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun dapat beredar di dalam daerah, sehingga memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami Rp4 triliun berputar di Jember. Perputaran ekonomi naik, lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran turun dan kemiskinan juga turun,” ujarnya.
Meski demikian, Fawait mengakui implementasi program MBG di Jember masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kritik dari masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan yang melibatkan banyak pihak.
“Kalau ada kekurangan, wajar dong karena melibatkan jutaan orang. Di negara lain butuh puluhan tahun, sementara di Indonesia baru setahun,” tuturnya.
Ke depan, Pemkab Jember berharap penguatan kelembagaan melalui BUMD pangan mampu memperbaiki tata kelola distribusi bahan makanan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor pangan. []
Penulis: Imam Nawawi | Penyunting: Redaksi01
