Jepang Rekrut Pemburu Jadi PNS untuk Atasi Serangan Beruang

TOKYO — Pemerintah Jepang tengah menghadapi situasi darurat akibat meningkatnya serangan beruang liar di berbagai wilayah. Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah konkret untuk melindungi keselamatan warga. Salah satu kebijakan yang kini disiapkan adalah merekrut para pemburu berlisensi menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia di lapangan.

Dilansir NHK, Minggu (09/11/2025), isu tersebut menjadi pokok bahasan dalam debat Parlemen pada Jumat (07/11/2025). Dalam forum itu, sejumlah anggota parlemen menyampaikan kekhawatiran bahwa frekuensi serangan beruang telah meningkat drastis dan kini menyerupai “perebutan wilayah” antara manusia dan hewan liar di berbagai daerah pedesaan Jepang.

Kasus-kasus terbaru bahkan telah menyebabkan sejumlah korban luka-luka dan kematian. Menanggapi hal itu, PM Takaichi menegaskan komitmennya untuk bertindak cepat dan efektif.

“Sebagai langkah segera untuk melindungi masyarakat dari beruang, polisi akan menggunakan senapan untuk melenyapkan segala ancaman,” kata Takaichi.

Namun, Takaichi menegaskan bahwa kebijakan jangka panjang juga harus disusun. Ia menyebutkan rencana pemerintah untuk merekrut para pemburu berlisensi sebagai pegawai negeri yang akan ditempatkan di wilayah rawan serangan beruang.

“Dalam jangka menengah hingga panjang, kami berencana untuk merekrut pemburu berlisensi sebagai pegawai negeri untuk mengamankan sumber daya ahli,” ujarnya.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran publik setelah sejumlah serangan beruang mematikan terjadi di wilayah utara Jepang. Pemerintah bahkan telah mengerahkan personel militer untuk membantu penanganan situasi di lapangan.

Dilansir AFP, Rabu (05/11/2025), pemerintah mencatat sedikitnya 12 korban tewas dan lebih dari 100 orang luka-luka akibat serangan beruang sejak April lalu — angka tertinggi sepanjang sejarah Jepang modern.

Meskipun Jepang memiliki undang-undang senjata yang sangat ketat, personel militer yang diturunkan tidak membawa senjata api. Sebaliknya, mereka dilengkapi dengan semprotan antiberuang, tongkat, perisai pelindung, kacamata pelindung, jaket antipeluru, dan peluncur jaring untuk menghalau hewan liar tersebut.

Kementerian Pertahanan menyebut pengerahan pasukan ini bertujuan mengembalikan rasa aman masyarakat di tengah kepanikan yang meluas. Para ahli satwa liar menilai fenomena meningkatnya serangan beruang dipicu oleh gagal panen biji pohon ek tahun ini. Kondisi itu membuat beruang, terutama di prefektur Akita dan Iwate, turun dari pegunungan menuju area pemukiman untuk mencari makanan.

Pemerintah Jepang kini tengah menyusun paket kebijakan nasional untuk mengendalikan populasi beruang, melindungi habitatnya, dan mencegah konflik antara manusia dengan satwa liar.

Upaya mengangkat pemburu menjadi aparatur sipil negara dinilai sebagai terobosan baru dalam kebijakan konservasi dan keamanan masyarakat. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan manusia dan pengelolaan satwa liar di tengah perubahan ekologi yang semakin kompleks. []

Siti Sholehah.