Kajati Baru Diperkenalkan, DPRD Harap Hukum Makin Pro-Rakyat
ADVERTORIAL – Pimpinan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menghadiri acara Ramah Tamah dan Temu Kenal Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim yang baru, Supardi, pada Rabu malam (23/07/2025) di Pendopo Odah Etam, Samarinda.
Acara ini menandai serah terima tongkat kepemimpinan dari Kajati sebelumnya, Iman Wijaya, kepada Supardi, serta menjadi momen strategis dalam memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum di Benua Etam.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kejati Kaltim selama masa kepemimpinan sebelumnya, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi kelembagaan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat. “Kami meyakini bahwa sinergi antara DPRD, eksekutif, dan lembaga penegak hukum seperti Kejati adalah fondasi utama dalam menciptakan stabilitas hukum, perlindungan masyarakat, dan efektivitas pelayanan publik di Provinsi Kaltim,” ujar Hasanuddin.
Sementara itu, Kajati Kaltim yang baru, Supardi, dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan agenda strategis yang telah dijalankan pendahulunya. Ia menekankan bahwa Kejati Kaltim akan hadir sebagai institusi penegakan hukum yang berdampak, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, turut menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan ini merupakan bagian dari kesinambungan peran Kejaksaan dalam menjaga stabilitas birokrasi dan mendukung efektivitas kebijakan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, menyampaikan harapannya kepada kepala kejaksaan yang lama dan baru agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar penegakan hukum. Ia menekankan pentingnya prinsip bahwa “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” sebagai pedoman kerja aparat penegak hukum.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa kehadiran pimpinan dalam agenda kelembagaan tersebut bukan sekadar bentuk dukungan simbolis, melainkan bagian dari langkah nyata dalam memperkuat jejaring kerja lintas sektor di daerah.
Kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum dinilai menjadi pendorong utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
