Kaltim Antisipasi Inflasi Menjelang Idul Adha
ADVERTORIAL – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah proaktif untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan pokok. Melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH), pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi bahan pangan tetap lancar dan harga tetap terkendali.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Senin (02/06/2025) di Kantor DPTPH Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH, Amaylia Dina Widyastuti. Pertemuan ini menghadirkan berbagai unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga pelaku distribusi pangan.
“Kami ingin memastikan pasokan pangan tetap tersedia, distribusinya berjalan lancar, dan harga di pasar tetap stabil. Ini penting agar masyarakat bisa merayakan Idul Adha tanpa tekanan akibat kenaikan harga,” ujar Amaylia.
Fokus utama dalam rapat ini adalah pengawasan terhadap komoditas strategis seperti beras, daging sapi, ayam, telur, minyak goreng, bawang merah, dan cabai. Pemerintah juga melibatkan Bulog serta Satgas Pangan sebagai mitra pengawasan distribusi, guna mencegah terjadinya penimbunan barang maupun praktik spekulatif.
Selain memperketat pengawasan, DPTPH juga menggagas intervensi langsung ke lapangan lewat program Gerakan Pasar Murah (GPM), yang ditujukan ke kawasan padat penduduk dan daerah dengan risiko inflasi tinggi.
“Tujuan Gerakan Pasar Murah (GPM) adalah untuk menyerap produk pertanian dengan harga layak bagi petani, menstabilkan pasokan dan harga pangan, mempermudah akses masyarakat terhadap bahan pokok murah dan pembentukan jaringan pemasaran bagi petani,” jelas Amaylia.
Langkah tersebut tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mendukung ekosistem pertanian lokal. Dengan menyerap hasil petani secara adil, pemerintah turut menjaga kesinambungan produksi dan distribusi bahan pangan.
Amaylia menambahkan bahwa pemantauan stok pangan akan dilakukan secara berkala. Koordinasi dengan lembaga pengawasan dan aparat hukum pun diperkuat sebagai bentuk antisipasi terhadap distorsi harga akibat ulah spekulan.
Upaya ini merupakan implementasi langsung dari instruksi Presiden RI melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang mendorong setiap pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga selama periode konsumsi tinggi menjelang hari besar keagamaan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan intervensi terukur, Pemprov Kaltim berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah Idul Adha dengan tenang tanpa dibebani kenaikan harga bahan pokok.
Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Tria Amukti
