Kaltim Dikejar Target Swasembada Beras dalam Enam Bulan

ADVERTORIAL — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah berpacu dengan waktu untuk menjawab tantangan nasional dalam mewujudkan swasembada beras dalam enam bulan, sesuai arahan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman. Di tengah target yang ambisius itu, kesiapan infrastruktur pertanian dan adopsi teknologi menjadi fokus perhatian utama dalam evaluasi lintas sektor yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji.

Dalam rapat evaluasi yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (02/06/2025), perwakilan dari berbagai perangkat daerah seperti Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera), Dinas Perkebunan, dan Balai Penyuluhan Pertanian hadir untuk menyampaikan laporan dan kendala di lapangan.

“Target enam bulan yang diberikan oleh Menteri Pertanian bukan sesuatu yang mustahil, tetapi memerlukan kerja terpadu, cepat, dan konkret. Oleh karena itu, kami melakukan evaluasi agar langkah-langkah yang sudah dan akan diambil betul-betul terarah dan berdampak langsung di lapangan,” ujar Seno Aji.

Dalam pertemuan itu, disoroti pula tantangan klasik seperti distribusi pupuk, minimnya sistem irigasi, serta terbatasnya akses ke lahan-lahan potensial yang belum digarap maksimal. Optimalisasi lahan tidur dan eks transmigrasi disebut sebagai solusi jangka pendek, namun hal ini membutuhkan koordinasi lintas instansi dan dukungan dari para petani.

“Kita punya lahan tidur yang luas. Tinggal bagaimana perangkat daerah bisa mendorong kerja sama dengan petani, kelompok tani, dan penyuluh untuk mengaktifkan lahan tersebut,” ujarnya. Seno Aji juga mendorong percepatan pemanfaatan teknologi pertanian sebagai bagian dari strategi akselerasi.

Mulai dari metode tanam jajar legowo, pemupukan menggunakan drone, hingga digitalisasi pengawasan distribusi hasil panen diminta untuk segera diterapkan. “Kita tidak bisa lagi bergantung pada cara-cara lama. Kalau ingin berhasil dalam enam bulan, teknologi harus hadir di tengah petani,” tambahnya.

Untuk menjamin pelaksanaan di lapangan, setiap perangkat daerah diminta menyusun laporan mingguan, termasuk kendala teknis. Pemprov Kaltim, menurut Seno Aji, siap memberikan dukungan anggaran tambahan jika diperlukan. “Evaluasi ini bukan hanya soal mengkritik. Tapi bagaimana kita mencari solusi dan memperkuat sinergi untuk mencapai target yang dicanangkan pusat,” tegasnya.

Dengan pemantauan berkelanjutan dan kolaborasi dari semua pihak, Kalimantan Timur diharapkan tidak hanya memenuhi target nasional, tetapi juga menjadi model pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdaulat. “Swasembada beras bukan hanya soal kuantitas produksi, tetapi juga soal kedaulatan dan martabat bangsa,” tutup Seno Aji.

Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Tria Amukti