Kaltim Genjot Pembentukan Koperasi Desa
SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025.
Penegasan ini disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (19/05/2025). Rakor yang juga dirangkai dengan sosialisasi Keppres 9/2025 tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Keppres tersebut mengatur tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi berbasis desa. Melalui koperasi, desa diharapkan menjadi pusat pengelolaan potensi lokal, termasuk dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi di tingkat akar rumput.
Dalam pernyataannya, Seno Aji mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat untuk menyambut kebijakan ini dengan menjalin komunikasi intensif bersama seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Timur.
“Rencananya, kita akan mengadakan musyawarah desa (musdes) untuk mengubah status koperasi yang ada menjadi koperasi desa. Mengenai kekurangan-kekurangan yang ada, kita akan berupaya keras untuk menyelesaikannya dalam waktu satu hingga dua minggu mendatang,” jelas Seno.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem koperasi desa yang tidak hanya formal, tetapi juga siap menjalankan fungsi ekonomi secara nyata dan berkelanjutan.
Seno menyampaikan bahwa target pembentukan seluruh koperasi desa di Kaltim akan rampung pada 12 Juli 2025. Setelah itu, pengelolaan aset desa melalui koperasi akan segera diimplementasikan.
“Aset koperasi akan berlokasi di tiap desa, sehingga Pemprov akan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota. Setelah seluruh koperasi desa terbentuk pada 12 Juli, pengelolaan aset desa melalui koperasi akan segera diinisiasi,” tambahnya.
Koperasi desa tidak hanya menjadi alat pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi peningkatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Seno menekankan bahwa koperasi akan mendapat dukungan pembiayaan melalui skema kredit murah dari lembaga perbankan.
“Tentu saja, kegiatan koperasi desa ini menjadi prioritas. Dengan adanya fasilitas pinjaman tiga miliar dari BRI yang berbunga rendah, kita sangat berharap koperasi desa dapat berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal implementasi Keppres ini, dua pejabat tinggi akan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada 24 Mei 2025, yakni Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria serta Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono. Kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan daerah dalam mempercepat realisasi program. []
Rifky Irlika Akbar
