Kaltim Sukses Gelar Sosialisasi Penerapan Tes Kemampuan Akademik

SAMARINDA – Paradigma baru dalam sistem evaluasi pendidikan nasional resmi diperkenalkan melalui sosialisasi penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (24/05/2025). Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya transformasi pendidikan Indonesia, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin.

Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi yang untuk pertama kalinya digelar di provinsi tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan daerah untuk memahami arah baru penilaian pendidikan nasional. “Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami mengapresiasi agenda ini karena merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Kaltim. Hari ini kita akan menyimak paradigma baru terkait penerapan instrumen penilaian nasional. Apakah TKA ini akan menggantikan ujian nasional dan bagaimana instrumen ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menjadi beban bagi siswa,” ujar Sri Wahyuni.

Menanggapi aspek teknis pelaksanaan TKA, Sri Wahyuni menyebut bahwa infrastruktur pendidikan di daerah dapat dimaksimalkan untuk mendukung kebijakan ini. “Kalau membahas soal fasilitas, kita bisa memanfaatkan gedung sekolah. Namun, jika fasilitas sekolah kurang memadai, kita juga bisa menggunakan fasilitas CAT (Computer Assisted Test) yang ada di Badan Kepegawaian. Gedung tersebut mampu menampung sekitar 100 orang,” tambahnya.

Sementara itu, Toni Toharudin menjelaskan bahwa penerapan TKA akan dimulai dari tingkat SMA, SMK, dan MA pada tahun ini, sedangkan untuk tingkat SD dan SMP baru akan dilaksanakan pada tahun mendatang. “Tahun ini kita akan mulai menerapkan TKA untuk tingkat satuan di SMA dan SMK/MA, sementara untuk SD dan SMP baru akan dilaksanakan tahun depan. Penilaian ini fokus pada individu siswa, berbeda dengan asesmen nasional yang menilai kinerja satuan pendidikan serta pemerintah daerah secara keseluruhan,” jelas Toni.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan pentingnya memastikan sistem penilaian yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga menjaga motivasi belajar peserta didik. “Kami ingin anak-anak tetap termotivasi untuk belajar, sekaligus menjaga segala hal positif yang sudah diterapkan agar tercipta sistem dan lingkungan pendidikan yang nyaman. Kami juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim yang bersedia menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi ini, mengingat peraturan menteri terkait belum resmi diterbitkan. Dengan begitu, kami masih punya kesempatan memberikan masukan substantif sebelum aturan tersebut diberlakukan pada November nanti. Sosialisasi selanjutnya juga akan digelar di berbagai daerah lainnya,” ujarnya.

Sosialisasi TKA ini disambut antusias oleh berbagai pemangku kepentingan, yang menilai pendekatan penilaian berbasis kemampuan individu akan membawa sistem pendidikan nasional menuju arah yang lebih kontekstual dan inklusif. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menghasilkan lulusan yang lebih adaptif, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan zaman.

Penulis: Slamet