Kaltim Targetkan Akses Sanitasi 100 Persen, Ini Strateginya
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses sanitasi permukiman yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Komitmen ini ditandai dengan penyelenggaraan Kick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Selasa (3/6/2025) lalu.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPRPERA) Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan sanitasi merupakan agenda strategis yang tak dapat dipandang sebelah mata dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Sanitasi bukan proyek yang glamor seperti jalan atau gedung. Tapi justru sangat krusial karena menyangkut kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung,” tegas Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Ia menjelaskan, berdasarkan data terbaru, capaian pembangunan sanitasi di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif. Jika pada tahun-tahun sebelumnya angka akses sanitasi layak masih berada pada kisaran 74 persen, maka pada awal tahun 2025 angka tersebut telah meningkat menjadi 84 persen.
Kendati demikian, capaian tersebut masih belum menyentuh target nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen. Artinya, sekitar 16 persen masyarakat Kaltim masih belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. “Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Karena membangun sanitasi tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh aspek edukasi dan perubahan perilaku,” katanya.
Untuk mendukung percepatan capaian target tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp200 miliar. Dana ini akan disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki tanggung jawab langsung atas pembangunan sanitasi di wilayah masing-masing.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemprov dalam mendorong kolaborasi lintas sektor serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun sistem sanitasi yang aman, terpadu, dan berkelanjutan. “Kita ingin pembangunan sanitasi ini menjadi gerakan bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Maka dari itu, pendekatan kolaboratif dan adaptif sangat kita tekankan,” lanjutnya.
Menurut Aji Muhammad Fitra Firnanda, keberhasilan pembangunan sanitasi tidak hanya berdampak positif terhadap kondisi lingkungan, tetapi juga memberi pengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas dan derajat kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
Ia menyebut, penurunan angka penyakit berbasis lingkungan, peningkatan kualitas air bersih, serta pengurangan beban pembiayaan kesehatan merupakan sebagian dari manfaat langsung yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat apabila sanitasi dikelola dengan baik dan berkelanjutan. “Sanitasi adalah investasi jangka panjang. Kalau kita bisa menyelesaikannya hari ini, generasi mendatang akan tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih sejahtera,” pungkasnya.
Kick-Off Meeting PPSP 2025 ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, instansi teknis terkait, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta mitra pembangunan yang selama ini mendukung agenda percepatan pembangunan sanitasi nasional. []
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
