Kebijakan Tanpa Partisipasi, Demokrasi Jadi Simbolik
ADVERTORIAL — Upaya memperkuat demokrasi substantif di daerah terus menjadi perhatian kalangan legislatif. Salah satunya ditunjukkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Shemmy Permata Sari, melalui kegiatan sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah yang digelar di Kota Bontang, Sabtu (24/5/2025).
Dalam forum tersebut, Shemmy menekankan pentingnya melibatkan publik secara aktif dalam proses perumusan kebijakan di tingkat daerah. Menurutnya, keterlibatan warga bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen esensial dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
“Supaya ini tepat sasaran. Karena demokrasi itu pada intinya mengharuskan ada keterlibatan seluruh pihak,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Ia menegaskan, demokrasi yang sehat akan mencegah lahirnya kekuasaan sepihak yang rawan melahirkan ketimpangan sosial. Di tingkat daerah, potensi praktik demokrasi partisipatif sangat besar, karena jarak antara rakyat dan pemerintah lebih dekat dibandingkan level nasional.
“Kalau di daerah kan sangat dekat ya dengan pemerintahnya. Jadi penting sekali memang dikuatkan demokrasi ini di tingkat daerah,” ucap politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Shemmy menambahkan, hasil dari penguatan demokrasi akan tercermin dalam kebijakan populis yang berpihak kepada kebutuhan riil masyarakat. Terutama, jika kebijakan difokuskan pada persoalan dasar yang menyentuh aspek kesejahteraan warga, seperti pengangguran dan kemiskinan.
“Yaa pada intinya kita ingin sampaikan kebijakan pemerintah itu harus tepat sasaran. Tapi juga harus melihat tingkat prioritasnya,” ucap wanita Kelahiran Samarinda, 10 Mei 1985 ini.
Ia juga menyinggung urgensi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, sulit bagi masyarakat untuk berkembang jika kebutuhan dasar seperti pekerjaan dan pangan belum terpenuhi.
“Kalau lapar misalnya, kan sulit sekali orang berpikir kan? Apalagi kalau tidak kerja. Jadi kita harus dorong penciptaan lapangan pekerjaan. Dan harus diingat, termasuk kualitas SDM,” tandas Shemmy.
Kegiatan sosialisasi ini juga menghadirkan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, sebagai narasumber. Ia menggarisbawahi bahwa perumusan kebijakan publik harus berpijak pada skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan partisipasi masyarakat sipil.
“Dan itu harus melibatkan masyarakat sipil,” ucap Andi Faiz. Menurutnya, prioritas dalam kebijakan publik mencakup isu-isu mendesak seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, yang harus menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Pada prinsipnya setiap kebijakan harus libatkan semua pihak,” imbuhnya. Dengan pendekatan kolaboratif semacam ini, diharapkan kebijakan daerah tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan warga.
Penulis: Ikhsan
Penyunting: Enggal Triya Amukti
