Kejaksaan Agung Tuntut Hukuman Mati bagi 73 Terdakwa Kasus Narkotika

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut hukuman mati terhadap 73 terdakwa kasus narkotika dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, yakni dari November 2024 hingga Februari 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kejagung dalam mendukung pemberantasan narkoba yang dilakukan pemerintah.
Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM Pidum) Kejagung, Asep Nana Mulyana, menyampaikan bahwa instansinya telah mengoptimalkan tuntutan hukum terhadap para bandar, pengedar, serta jaringan narkotika. Hal ini disampaikannya kepada awak media di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Senin (3/3/2025).
“Kami di Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba mengoptimalkan tuntutan, terutama terhadap bandar, pengedar, dan jaringan narkotika. Dari catatan kami, sepanjang November 2024 hingga Februari 2025, sebanyak 73 terdakwa telah dituntut dengan hukuman mati,” ujar Asep.
Selain tuntutan pidana mati, Kejagung juga telah menuntut 66 terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup serta 36 terdakwa lainnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Secara keseluruhan, jumlah terdakwa yang dituntut hukuman berat dalam periode tersebut mencapai 326 orang.
“Sebaran jumlah terdakwa yang dituntut hukuman mati terbesar berada di DKI Jakarta sebanyak 83 orang, diikuti Aceh dengan 44 orang, serta Sumatera Utara dengan 43 orang. Sisanya tersebar di berbagai daerah lainnya,” tambah Asep.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kejagung terus memperkuat koordinasi dengan Polri serta BNN dalam proses penuntutan kasus narkotika. Kejagung berkomitmen untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, terutama bandar dan pengedar narkoba yang merusak generasi bangsa.
Sejak awal Februari 2025, BNN bersama Desk Pemberantasan Narkoba berhasil mengungkap 14 kasus narkoba dengan melibatkan berbagai instansi yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 37 tersangka telah diamankan. Selain itu, petugas berhasil menyita barang bukti narkotika seberat 1,2 ton dengan nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
Upaya pemberantasan narkotika ini terus dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menekan peredaran barang terlarang tersebut serta melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaannya. []
Nur Quratul Nabila A