Kejati Kaltim Tahan Direktur PT RPB dalam Kasus Korupsi Perusda BKS
SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur kembali menetapkan dan menahan seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) periode 2017–2020.
Tersangka yang ditahan adalah SR, Direktur Utama PT RPB sejak 2010 hingga sekarang. Tim penyidik menemukan indikasi keterlibatan SR dalam kasus ini yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp21,2 miliar.
Penahanan terhadap SR dilakukan setelah penyidik memperoleh setidaknya dua alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, SR menjadi tersangka ketiga dalam perkara ini setelah sebelumnya penyidik menetapkan IGS, mantan Direktur Utama Perusda BKS periode 2016–2020, serta NJ, Kuasa Direktur CV ALG, sebagai tersangka.
“Penahanan terhadap tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan dengan pertimbangan ancaman pidana di atas lima tahun serta kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, Rabu (12/2/2025).
Kasus ini bermula dari kerja sama jual beli batu bara yang dilakukan Perusda BKS dengan lima perusahaan swasta pada 2017–2019 dengan total dana yang terlibat sebesar Rp25,8 miliar. Namun, kerja sama tersebut tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Kerja sama ini dilakukan tanpa persetujuan badan pengawas dan gubernur selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), tanpa proposal, studi kelayakan, rencana bisnis pihak ketiga, maupun analisis manajemen risiko. Akibatnya, kerja sama tersebut gagal dan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp21,2 miliar,” jelas Toni.
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur, nilai kerugian negara tersebut merupakan hasil pemeriksaan resmi terhadap keuangan Perusda BKS.
Ketiga tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Mereka juga dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penyidikan masih terus berlanjut, dan pihak Kejati Kaltim tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. “Kami akan terus menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain,” pungkas Toni. []
Nur Quratul Nabila A
