Kemenkop Siapkan 105 Ribu Kendaraan untuk Koperasi Desa Merah Putih
BANDUNG – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyiapkan penguatan distribusi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan mendatangkan total 105.000 kendaraan operasional, termasuk truk dan mobil pikap, guna mempercepat aktivitas logistik di berbagai daerah.
Langkah ini ditempuh untuk menjawab kebutuhan operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan yang dinilai masih terbatas, terutama dalam mendukung distribusi barang dan pengembangan usaha berbasis masyarakat.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan, kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 pikap Mahindra, 35.000 pikap Tata Motor, serta 35.000 unit truk Tata, dengan sekitar 1.200 unit di antaranya telah tiba di Indonesia.
“India bagus-bagus saja, harganya relatif murah. India setahu kami memproduksi industri kendaraan bermotornya juga bagus, ada motor seperti Harley, Royal Enfield, itu India,” kata Ferry saat ditemui di Kota Bandung, sebagaimana diberitakan Jpnn, Minggu (29/03/2026).
Ia menambahkan, setiap KDMP nantinya minimal akan dilengkapi satu unit truk, satu unit pikap, serta sepeda motor untuk menunjang operasional harian koperasi di wilayah masing-masing.
“India merupakan salah satu negara penghasil industri otomotif terbaik,” lanjutnya.
Meski membuka opsi impor, Kemenkop tetap menegaskan komitmen untuk memprioritaskan industri otomotif dalam negeri dalam pengadaan kendaraan operasional tersebut.
“Kami memang harus prioritaskan industri otomotif nasional, artinya industri-industri yang sudah terlanjur investasi di sini. Sekiranya kurang, kami boleh ambil dari negara manapun,” ungkapnya.
“Karena terlanjur, kami penuhi dulu, sisanya kami sudah bicara dengan Menteri Perindustrian dan GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) dan kami akan prioritaskan industri otomotif kita yang sudah terbangun,” tambahnya.
Di luar pengadaan kendaraan, pemerintah juga menghadapi tantangan lain dalam operasional KDMP, terutama terkait ketersediaan listrik dan jaringan internet di sejumlah wilayah terpencil.
“Untuk desa dan kelurahan yang tidak memiliki akses internet kami sudah rapat dengan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), Telkom (PT Telekomunikasi Indonesia), dan Telkomsel (PT Telekomunikasi Seluler),” jelasnya.
Sebagai solusi, pemerintah tengah mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mini berkapasitas sekitar setengah megawatt yang akan dikelola oleh koperasi.
“Yang disebut gak ada listrik itu mereka gunakan solar, tapi daya tahan hanya 4-5 jam dan tentu mahal. Memang diperlukan trobosan, kami sudah bicara dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan New Pertamina Mobile Energy membuat PLTS mini itu. Jumlahnya banyak, apalagi desa dan keluarahan ada di pulau-pulau,” pungkasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem koperasi nasional sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan melalui dukungan infrastruktur logistik yang memadai. []
Penulis: Nur Fidhiah Sabrina | Penyunting: Redaksi01
