Kementerian PKP Rancang Skema Penyediaan Lahan dan Pembiayaan untuk Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengupayakan percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan prorakyat di sektor perumahan dan permukiman. Skema pengadaan lahan dan pembiayaan tengah dimatangkan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, sejak 20 Oktober 2024, pemerintah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara. Termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
’’Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian dari BLBI, lalu juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk Ditjen Kekayaan Negara,’’ tutur menteri yang akrab disapa Ara itu.
Selanjutnya, dari Ditjen Kekayaan Negara kemudian ke Bank Tanah, lahan-lahan tersebut akan diproses lebih lanjut untuk membuat skema yang legal serta memiliki kepastian hukumnya sekaligus berkeadilan.
’’Ini mekanisme penyediaan lahan perumahan bagi MBR,’’ paparnya dalam keterangan tertulisnya yang dikutip JawaPos, kemarin (8/1/2025).
Selain skema penyediaan lahan, lanjut dia, pemerintah akan membuat skema pembiayaan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Khususnya yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan agar memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah.
Menteri Ara menambahkan, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.
’’Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha. Kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang punya penghasilan tadi, dengan cara-cara menyupervisi, mendampingi, melihat tempat jualannya, dan sebagainya,’’ beber Ara.
Menteri PKP juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut seiring dengan langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara.
’’Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang, sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya. Posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan prinsip saling menghormati. Kita mengutamakan kepentingan nasional dan punya dampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” paparnya. []
Nur Quratul Nabila A
