Kepala Diskominfo Kaltim, M Faisal Soroti Tantangan yang Dihadapi Media di Era Digital
SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan prestasi membanggakan dengan terus mempertahankan posisi tiga besar dalam capaian Indeks Kemerdekaan Pers secara nasional selama lima tahun terakhir. Capaian tersebut tak hanya mencerminkan kinerja positif Pemerintah Provinsi Kaltim, melainkan juga hasil sinergi yang solid dengan berbagai organisasi media siber yang kian tertata dan profesional.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal, menggarisbawahi pentingnya penguatan media di tengah tantangan ekosistem digital yang semakin kompleks. Menurutnya, pertumbuhan media siber dan media online yang begitu cepat kerap diiringi dengan persoalan legalitas dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik.
Hal ini disampaikan Faisal dalam sambutannya pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kaltim yang digelar di Aula Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Minggu (12/5/2025).
“Kami berharap seluruh media yang tergabung dalam SMSI dapat dibina dengan baik. Organisasi ini harus menjadi motor penggerak agar anggotanya lolos verifikasi Dewan Pers,” ujar Faisal.
Ia juga menyoroti fenomena jurnalisme warga (citizen journalism) yang semakin marak seiring perkembangan teknologi digital. Siapa pun kini dapat menyebarkan informasi dengan cepat, namun tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik.
“Media profesional harus tetap berpegang pada prinsip kecepatan, namun tidak meninggalkan kaidah jurnalistik seperti kode etik dan integritas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Faisal menekankan bahwa posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi media lokal untuk meningkatkan kualitas. Ia menilai bahwa media harus terus konsisten dalam menjaga integritas agar mampu menjadi kanal komunikasi publik yang kredibel dan akurat.
Diskominfo Kaltim, kata Faisal, berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan terhadap media siber, termasuk dalam membedakan antara konten jurnalistik dan advertorial yang kerap disalahartikan.
“Mari kita bersama membangun ekosistem media yang tertata, terverifikasi, dan bermanfaat, tidak hanya bagi organisasi media, tetapi yang lebih penting adalah bagi masyarakat,” tutupnya.
Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 SMSI Kaltim ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal organisasi, tetapi juga wadah refleksi bagi insan pers di Benua Etam dalam menyikapi dinamika dunia informasi yang bergerak cepat dan penuh tantangan. Dengan hadirnya puluhan pemilik dan pengelola media dari berbagai kabupaten dan kota di Kaltim, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran media lokal sebagai garda terdepan penyebaran informasi publik yang berimbang dan bertanggung jawab.
Ketua SMSI Kaltim, dalam sambutannya, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong anggotanya agar mengikuti proses verifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers sebagai bentuk legitimasi keberadaan media yang sah dan profesional. Hal ini dinilai penting agar media siber tidak hanya hadir sebagai pelengkap ruang digital, tetapi juga menjadi aktor penting dalam membangun literasi informasi di tengah masyarakat.
Selain itu, tantangan media saat ini juga mencakup keberlanjutan usaha. Di tengah persaingan platform digital dan algoritma media sosial yang kian mendominasi, media lokal diharapkan mampu berinovasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan media daerah yang sehat dan mandiri.
Dengan semakin strategisnya posisi Kaltim sebagai episentrum pembangunan nasional melalui proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), peran media lokal dinilai krusial dalam menyampaikan informasi yang faktual, mendorong partisipasi publik, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.[]
Himawan Yokominarno.
