Kesiapan Infrastruktur IKN Rampung Juni 2025, Kawasan Pemerintahan Siap Tampung 9.465 Pegawai

JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan gedung perkantoran dan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juni 2025 mendatang.

Sekretaris Otorita IKN (OIKN), Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan, kawasan IKN dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional yang terintegrasi, sehingga pembangunan infrastruktur dasar menjadi aspek krusial.

“Pembangunan kawasan IKN tidak hanya fokus pada gedung perkantoran, tetapi juga membangun ekosistem pendukung yang memadai agar aktivitas pemerintahan dapat berjalan optimal,” ujar Bimo dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ia menjelaskan, secara keseluruhan kompleks pemerintahan di IKN akan mampu menampung hingga 9.465 pegawai. Adapun rincian kesiapan masing-masing gedung sebagai berikut:

1. Kawasan Istana

Terdiri atas Istana Negara, Istana Garuda, serta bangunan Sekretariat Presiden yang telah fungsional. Kawasan ini juga dilengkapi bangunan penunjang pemerintahan lainnya.

2. Kemenko I

Empat menara yang telah fungsional dengan kapasitas 1.286 pegawai:

Tower 1: 478 orang

Tower 2: 147 orang

Tower 3: 246 orang

Tower 4: 397 orang

Fasilitas pendukung terdiri atas 10 tenant aktif, termasuk dua minimarket, empat tempat makan, satu klinik, dan satu unit layanan perbankan.

3. Kemenko III

Empat menara dengan total kapasitas 1.375 orang:

Tower 1: 536 orang

Tower 2: 203 orang

Tower 3: 216 orang

Tower 4: 420 orang

Dengan dukungan empat tenant aktif, yakni satu minimarket dan tiga tempat makan.

4. Kemenko IV

Empat menara dengan daya tampung 1.232 orang:

Tower 1: 386 orang

Tower 2: 190 orang

Tower 3: 386 orang

Tower 4: 270 orang

5. Kemensetneg

Tiga menara yang dapat menampung hingga 5.572 orang:

Tower 1: 2.328 orang

Tower 2: 1.954 orang

Tower 3: 1.290 orang

Menurut Bimo, keberadaan gedung-gedung ini akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan yang modern, efisien, dan terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah terus mengupayakan percepatan penyelesaian konstruksi agar IKN dapat mulai beroperasi secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan. []

Nur Quratul Nabila A