Ketahanan Politik Butuh Stabilitas Ekonomi

ADVERTORIAL – Untuk memperkuat pemantauan dinamika politik di daerah sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan pasca Pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (19/06/2025) di Ruang Rapat Kersik Luway, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Dibuka secara resmi oleh Kepala Bankesbangpol Kaltim, Sufian Agus, rapat tersebut menghadirkan berbagai unsur perangkat daerah serta perwakilan instansi vertikal yang memiliki peran strategis dalam pemantauan dan pengendalian isu politik lokal. Turut hadir mendampingi, Fatimah Waty, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bankesbangpol Kaltim, yang memaparkan sejumlah poin teknis tentang strategi pemantauan politik berbasis data dan fakta lapangan.

Dalam arahannya, Sufian Agus menekankan bahwa dinamika politik yang muncul pasca pesta demokrasi nasional tidak bisa ditangani secara sektoral. Ia menegaskan perlunya pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dalam menyusun langkah pemantauan politik secara efektif. “Pemantauan politik di daerah tidak bisa dilakukan secara sektoral. Harus terintegrasi dan berbasis data serta fakta lapangan. Karena itu, forum ini menjadi penting untuk membangun kesamaan persepsi dan langkah,” tegas Sufian.

Sufian juga mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang secara umum berlangsung aman dan tertib, namun tetap menyisakan sejumlah tantangan, salah satunya adalah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa wilayah. “PSU terjadi bukan karena faktor keamanan, tapi karena ketidakjelasan aturan dan kekeliruan dalam penafsiran teknis, baik dari penyelenggara maupun peserta pemilu. Hal ini perlu dievaluasi agar tidak berulang,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti bahwa kestabilan politik tidak hanya ditentukan oleh aspek politik elektoral semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok dinilai sebagai salah satu pemicu potensial keresahan sosial yang patut diwaspadai. “Ketahanan politik tidak bisa dilepaskan dari ketahanan ekonomi. Jika harga kebutuhan pokok tidak terkendali, maka stabilitas sosial akan rentan terganggu,” ucapnya mengingatkan.

Tidak hanya berhenti pada isu politik dan ekonomi, Sufian juga menegaskan pentingnya menjaga ideologi negara dari pengaruh negatif radikalisme dan intoleransi yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh masyarakat, untuk aktif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan. “Radikalisme adalah musuh bersama. Ini bukan hanya tugas aparat, tapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN dan tokoh-tokoh strategis di daerah,” tegasnya.

Forum ini, lanjut Sufian, bukan sekadar ruang diskusi, melainkan langkah konkret untuk membangun sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas, baik dari sisi politik, sosial, maupun ekonomi. Dalam forum ini, peserta diharapkan dapat menyamakan pemahaman serta memperkuat jejaring komunikasi antarinstansi.

Langkah-langkah preventif yang dirancang melalui forum ini diharapkan mampu menciptakan suasana politik yang kondusif, demokratis, dan produktif di Kalimantan Timur. Selain itu, pemantauan yang lebih adaptif terhadap dinamika lokal diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah terhadap isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.

Dengan menyatukan pandangan dan memperkuat kerja sama lintas sektor, Bankesbangpol Kaltim optimistis bahwa forum ini menjadi pondasi penting dalam menjaga ketertiban umum dan keberlanjutan program pembangunan daerah. Penguatan sinergi pemantauan politik ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi lokal yang inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Penulis:Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti