Keterlibatan Eks Kepala NIS Didalami dalam Skandal Yoon Suk Yeol
SEOUL – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) kembali diguncang isu besar terkait skandal politik yang menjatuhkan mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Cho Tae Yong, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (NIS), yang resmi ditangkap pada Rabu (12/11/2025) atas dugaan kelalaian tugas dan keterlibatan dalam kebijakan darurat militer kontroversial tahun 2024.
Cho, yang ketika itu masih menjabat sebagai kepala NIS, diduga gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai pejabat intelijen tertinggi negara. Penangkapannya dilakukan setelah pengadilan distrik pusat Seoul mengabulkan permohonan jaksa khusus untuk mengeluarkan surat perintah penahanan, dengan alasan kuat adanya risiko penghancuran barang bukti.
“Hasil peninjauan tersebut adalah dikeluarkannya surat perintah dengan alasan risiko penghancuran barang bukti,” demikian pernyataan resmi pengadilan Seoul.
Dalam dakwaan yang disampaikan, Cho dituduh mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan keputusan Yoon saat menetapkan darurat militer ke parlemen. Jaksa menilai, Cho mengetahui bahwa langkah tersebut melanggar konstitusi namun tetap diam dan bahkan memberikan pernyataan palsu saat proses pemeriksaan.
“Kemungkinan keterlibatannya dalam pemberontakan telah meningkat,” ujar jaksa khusus Park Ji Young dalam konferensi pers pekan lalu.
Kasus ini menjadi lanjutan dari penyelidikan besar yang menjerat mantan Presiden Yoon. Sebelumnya, Yoon telah didakwa atas tuduhan pemberontakan, penyalahgunaan kekuasaan, dan membantu musuh, setelah memerintahkan pengerahan drone militer ke wilayah udara Pyongyang. Tindakan itu disebut sebagai bagian dari strategi memperkuat kontrol darurat militernya menjelang pemakzulan.
Pihak Korea Utara (Korut) sempat menuduh Seoul mengirimkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda di atas Pyongyang, meski tuduhan tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh militer Korsel.
Jaksa Park menyatakan, tim penyidik menambahkan dakwaan baru terhadap Yoon berupa “membantu musuh secara umum”—sebuah tuduhan serius dalam hukum keamanan nasional Korsel. Ia menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung terhadap sejumlah pejabat tinggi pemerintahan sebelumnya, termasuk kemungkinan adanya koordinasi lintas lembaga saat darurat militer diumumkan.
Penangkapan Cho menjadi sinyal bahwa pemerintah Korsel berupaya menegakkan akuntabilitas politik dan hukum, bahkan terhadap pejabat tingkat tinggi. Publik kini menunggu apakah penyelidikan lanjutan akan menyeret nama-nama lain dalam lingkaran kekuasaan mantan presiden tersebut.
Sementara itu, Yoon Suk Yeol sendiri tengah menjalani proses persidangan di pengadilan tinggi Seoul atas dakwaan pemberontakan yang menjatuhkan pemerintahannya dan menciptakan krisis politik terbesar di Korsel dalam satu dekade terakhir.
Kasus ini menunjukkan bagaimana ketegangan politik dan keamanan di Semenanjung Korea dapat merembet hingga ke puncak struktur pemerintahan, memperlihatkan rapuhnya keseimbangan antara otoritas eksekutif, militer, dan lembaga intelijen di negara tersebut. []
Siti Sholehah.
