Ketidakhadiran Gubernur Jadi Isu Panas di Rapat Paripurna DPRD
ADVERTORIAL – Ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur dalam lima rapat paripurna terakhir DPRD Kaltim kembali memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Sorotan paling keras disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, dalam Rapat Paripurna ke-25 yang digelar pada Senin (21/7/2025).
Menurut Syahariah, absennya Gubernur bukan sekadar persoalan teknis atau benturan jadwal, melainkan mencerminkan menurunnya komitmen terhadap fungsi dan peran strategis lembaga legislatif. “Kalau sekali-dua kali karena kesibukan, kita bisa maklumi. Tapi ini sudah lima kali berturut-turut, tanpa kehadiran langsung Gubernur, Wakil, atau Sekda. Lantas di mana penghargaan terhadap forum tertinggi DPRD ini?” ujarnya dengan nada tegas di hadapan forum.
Ia menyayangkan bahwa tidak hanya Gubernur yang absen, tetapi juga Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang tak kunjung hadir dalam rapat-rapat penting tersebut. Syahariah juga menyinggung soal kehadiran staf ahli Gubernur, Arief, yang kerap mewakili dalam sidang paripurna. “Bukan saya tidak menghargai Pak Arief. Tapi ini forum strategis, bukan hanya soal hadir-absen. Kita membahas masa depan daerah. Maka penting sekali kepala daerah hadir langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syahariah juga menyoroti minimnya partisipasi dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyebut bahwa dalam pembahasan kebijakan yang bersifat strategis, kehadiran OPD sebagai representasi eksekutif sangat krusial. “Saya minta OPD hadir dan ikut bertanggung jawab. Ini bukan hanya kerja DPRD, tapi kerja bersama kita semua,” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa ketidakhadiran Gubernur selama ini telah dilakukan sesuai mekanisme resmi melalui surat pendelegasian tugas, sesuai dengan tata tertib yang berlaku. “Jika Gubernur berhalangan, maka biasanya didelegasikan kepada Sekda atau Asisten. Itu sudah diatur dan dijalankan sesuai prosedur,” jelas Hasanuddin.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa agenda nasional menjadi alasan ketidakhadiran Gubernur, termasuk keharusan menghadiri rapat bersama Presiden melalui video conference.
Meski demikian, Hasanuddin menyampaikan bahwa DPRD telah berupaya maksimal dalam melakukan sinkronisasi agenda dengan pihak eksekutif. Jadwal rapat paripurna, kata dia, telah dikirimkan secara lengkap satu bulan sebelumnya. “Kami sudah serahkan jadwal lengkap selama sebulan agar eksekutif bisa menyesuaikan waktu. Harapannya, sinkronisasi agenda bisa dilakukan lebih baik ke depannya,” pungkasnya. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
