Ketua DPRD Kukar Desak Komitmen Bersama Atasi Kemiskinan

ADVERTORIAL – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam penanganan kemiskinan yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia menilai kebijakan yang berpihak langsung pada kelompok rentan harus menjadi pijakan utama pemerintah daerah.

“Keberpihakan terhadap masyarakat miskin dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan itu sangat penting,” ujarnya usai menghadiri rapat pembahasan rancangan awal RPJMD Kukar, Senin (04/08/2025).

Menurut Yani, angka kemiskinan di Kukar yang masih berada di kisaran 7–8 persen perlu diturunkan melalui langkah yang konkret. Ia berharap dokumen RPJMD lima tahun ke depan tidak hanya menjadi panduan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan untuk mengurangi jumlah keluarga yang hidup dalam keterbatasan. “Itu target dan harapan kita semua,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa distribusi bantuan maupun program pemberdayaan harus diarahkan langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan, bukan dengan mekanisme kolektif yang kerap menimbulkan ketidaktepatan sasaran. “Bantuan-bantuan harus diberikan langsung, tidak lagi memakai perantara,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar program yang menyentuh masyarakat secara nyata, seperti pelatihan keterampilan, dukungan bagi usaha kecil, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai skema pemberdayaan ekonomi diperluas sesuai kebutuhan lapangan. “Agar program tidak hanya habis di atas kertas, tapi betul-betul dirasakan dampaknya,” jelas Yani.

DPRD Kukar, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan pembangunan agar benar-benar berpihak pada kelompok miskin dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah. Ia mengingatkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan komitmen bersama antara legislatif, eksekutif, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Dan ini menjadi tugas kita semua supaya tidak ada lagi masyarakat miskin di Kutai Kartanegara,” pungkasnya.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum