Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari
JAKARTA – Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (26/2/2025).
Japto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.
Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.30 WIB didampingi kuasa hukumnya. Saat ditemui awak media, Japto enggan memberikan banyak komentar terkait keterlibatannya dalam kasus ini.
“Nanti biar saja di dalam,” ujarnya singkat sebelum memasuki gedung KPK.
Pemeriksaan terhadap Japto dilakukan setelah tim penyidik KPK menggeledah kediamannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2/2025).
Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita 11 unit mobil, sejumlah uang dalam bentuk rupiah serta valuta asing, dokumen, dan alat elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki.
Kasus yang menjerat mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari, dan tim suksesnya, Khairudin, mencakup tiga perkara utama, yakni suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun, terkait izin inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.
Selain itu, dalam kasus gratifikasi, Rita dan Khairudin diduga menerima Rp436 miliar terkait proyek-proyek di Kabupaten Kukar selama Rita menjabat sebagai bupati pada periode 2010-2015 dan 2016-2021.
Keduanya telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi tersebut, di mana Rita dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.
Dalam pengembangan perkara ini, KPK kembali menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Keduanya diduga menyamarkan uang senilai Rp436 miliar yang diperoleh dari fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan barang serta jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama kepemimpinan Rita.
Modus penyamaran yang dilakukan antara lain dengan membelanjakan aset dan barang menggunakan nama orang lain. Dalam rangka penyelidikan, KPK telah menyita sejumlah aset dan barang mewah yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rita dan Khairudin.
Pemeriksaan Japto diharapkan dapat mengungkap lebih jauh aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. KPK terus mendalami bukti-bukti yang ada guna menuntaskan kasus korupsi yang telah merugikan negara dalam jumlah besar ini. []
Nur Quratul Nabila A
