Khofifah: Integritas Kunci Reformasi Jatim
JAKARTA – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 kembali menjadi momentum bagi Jawa Timur untuk menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan bahwa agenda pemberantasan korupsi harus dijalankan secara terstruktur dan berkesinambungan, terutama oleh aparatur sipil negara yang menjadi wajah pelayanan publik.
Dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (09/12/2025), Khofifah menegaskan bahwa Hakordia tahun ini harus dipahami sebagai ajakan untuk memperkuat integritas di seluruh lingkungan birokrasi, termasuk level aparatur pemerintah daerah. “Peringatan Hakordia 2025 menjadi momentum memperkuat integritas di semua lini termasuk ASN untuk membangun budaya anti korupsi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa komitmen antikorupsi tidak dapat terbangun apabila hanya menjadi slogan. Menurut Khofifah, integritas adalah pondasi penting menuju Indonesia Emas 2045, sejalan dengan prioritas nasional yang menekankan reformasi birokrasi dan perbaikan sistem pemerintahan. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah harus menjadi garda depan dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam tindakan konkret.
Khofifah menjelaskan, pencegahan korupsi hanya akan efektif jika dibentuk sebagai ekosistem kolektif. “Pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai ekosistem bersama dari hulu hingga hilir. Melalui edukasi publik, penguatan tata kelola, dan pelibatan peran serta masyarakat,” jelasnya. Di era digital saat ini, ia menilai pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus memotong ruang munculnya penyimpangan.
Tema Hakordia 2025, yakni “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, disebut sejalan dengan upaya Jawa Timur menjawab kepercayaan publik melalui layanan yang bersih dan berintegritas. “Integritas harus terus ditingkatkan. Ini menjadi tantangan penting dalam menjawab kepercayaan masyarakat terhadap seluruh layanan publik di Jatim,” lanjutnya.
Dalam aspek pengawasan, Khofifah menyinggung peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menerapkan dua instrumen inti: MSCP—monitoring, surveillance, controlling, dan prevention—serta Survei Penilaian Integritas (SPI). Kedua instrumen ini menjadi acuan untuk mengukur potensi kerawanan korupsi dan memastikan ruang pengawasan tetap terbuka bagi publik. Hasil pengukuran tersebut membantu pemerintah daerah memperbaiki kelemahan tata kelola dengan lebih terarah.
Pemprov Jatim juga memperkuat fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah. Menurut Khofifah, kinerja APIP berperan penting memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengawasan ketat ini, ujarnya, menjadi prasyarat agar pembangunan daerah berjalan efektif.
Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hakordia, Jawa Timur mengukuhkan 400 Patriot Integritas Muda (PIM) yang berasal dari berbagai organisasi pemuda seperti Karang Taruna, mahasiswa, Pemuda NU, Pemuda Muhammadiyah, Paskibraka, Pramuka, hingga komunitas kepemudaan lainnya. Pengukuhan itu diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi di Hotel Grand Mercure Malang.
Para Patriot Integritas Muda ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan serta pelopor gerakan antikorupsi di lingkungan masing-masing. Mereka juga membacakan ikrar komitmen antikorupsi sebagai wujud kesadaran kolektif generasi muda terhadap pentingnya integritas.
“Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Dengan integritas, kejujuran, dan keberanian, kita dapat wujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” pungkas Khofifah. []
Siti Sholehah.
