Kim Yo Jong Tuntut Klarifikasi Korsel soal Dugaan Drone
JAKARTA – Ketegangan diplomatik kembali mencuat di Semenanjung Korea menyusul tudingan Korea Utara terhadap dugaan pelanggaran wilayah udara oleh sebuah drone yang disebut melintas dari Korea Selatan ke wilayah Korea Utara. Insiden tersebut diklaim terjadi di sekitar perbatasan Ganghwa, Korea Selatan, hingga ke kota Kaesong, Korea Utara, pada awal Januari 2026.
Korea Utara menuntut penjelasan resmi dari pemerintah Korea Selatan terkait keberadaan drone tersebut. Tuduhan ini disertai dengan dirilisnya foto-foto puing drone yang diklaim telah ditembak jatuh oleh pihak Korea Utara. Pyongyang menilai insiden ini sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negaranya.
Namun, pemerintah Korea Selatan langsung membantah tuduhan tersebut. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menegaskan bahwa drone yang dimaksud bukan merupakan jenis atau model yang dioperasikan oleh militer mereka. Bantahan ini disampaikan sebagai respons atas meningkatnya sorotan internasional terhadap insiden lintas batas tersebut.
Sikap resmi Korea Selatan turut disoroti oleh Kim Yo Jong, saudari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Dalam pernyataannya yang disiarkan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kim menyebut bahwa Seoul telah menyatakan tidak terlibat secara militer dalam insiden tersebut.
“Untungnya, militer Korea Selatan menyatakan sikap resmi bahwa itu bukan dilakukan oleh mereka dan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk memprovokasi atau mengganggu kami,” kata Kim Yo Jong, menggunakan nama resmi Korea Selatan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh KCNA.
Meski demikian, Kim menegaskan bahwa bantahan tersebut belum cukup. Korea Utara tetap menuntut penjelasan rinci mengenai asal-usul dan tujuan drone yang disebut telah melanggar wilayah udaranya.
“Tetapi penjelasan terperinci harus diberikan tentang kasus sebenarnya dari drone yang melintasi perbatasan selatan Republik kami,” katanya, menurut KCNA.
Menanggapi tudingan tersebut, militer Korea Selatan menyatakan hasil penyelidikan internal menunjukkan bahwa mereka tidak mengoperasikan drone apa pun pada waktu dan tanggal yang disebutkan oleh Korea Utara. Seoul juga menegaskan tidak memiliki drone dengan spesifikasi seperti yang ditampilkan dalam foto-foto yang dirilis Pyongyang.
Di tengah polemik ini, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung memerintahkan dilakukannya “penyelidikan cepat dan teliti” oleh tim investigasi gabungan militer dan kepolisian. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak adanya unsur provokasi yang dapat memperburuk stabilitas kawasan.
Mengenai kemungkinan keterlibatan warga sipil, Lee menegaskan bahwa hal tersebut tetap merupakan ancaman serius.
“Jika benar, itu adalah kejahatan serius yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan keamanan nasional,” ujarnya.
Namun Kim Yo Jong menepis perdebatan mengenai status drone tersebut, apakah militer atau sipil. Ia menegaskan bahwa aspek tersebut bukan hal utama yang ingin diketahui Korea Utara.
“Yang jelas hanyalah fakta bahwa drone dari Korea Selatan melanggar wilayah udara negara kita,” tambahnya, menurut KCNA.
Kim bahkan menutup pernyataannya dengan kecaman keras terhadap Korea Selatan, yang ia sebut sebagai “sekelompok preman dan sampah”.
Sejumlah analis menilai pernyataan Kim Yo Jong mengindikasikan bahwa Pyongyang memilih jalur diplomatik ketimbang militer dalam merespons insiden ini. Analis Institut Unifikasi Nasional Korea, Hong Min, menilai tuntutan penjelasan tersebut sebagai bentuk tekanan politik.
“Pyongyang telah mengindikasikan bahwa mereka tidak berniat mengubah ini menjadi masalah militer melalui pernyataan Kim,” kata Hong Min. Namun, menurutnya, permintaan penjelasan tersebut “menandakan pergeseran menuju serangan diplomatik dengan meminta pertanggungjawaban pihak berwenang”.
Isu ini muncul di tengah situasi politik sensitif di Korea Selatan, menyusul persidangan mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang dituduh secara ilegal memerintahkan operasi drone untuk memprovokasi Pyongyang. Yoon sebelumnya dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April tahun lalu akibat upayanya memberlakukan darurat militer. Insiden drone terbaru ini pun berpotensi menambah kompleksitas hubungan kedua Korea yang selama ini telah rapuh. []
Siti Sholehah.
